Ketika Pemilu 2024 Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua pegunungan Jadi Ajang Jual Beli Suara
Pemilihan umum yang demokratis, jujur , adil dan rahasia serta jauh dari money Politik menjadi salah satu hal yang diidamkan oleh seluruh masyarakat, namun hal tersebut nammpaknya masih sulit dilakukan apabila agenda 5 tahunan ini menjadi ajang untuk mencari keuntungan bagi penyelenggara dari peserta pemilu. Bagaimana?
Berikut Laporan Denny Tonjauw- Wamena
Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Kabupaten Jayawijaya sebagai Ibukota Papua Pegunungan harusnya bisa memberikan contoh positif kepada 7 kabupaten pemekaran lainnya di wilayah pegunungan tengah Papua, ironisnya hal itu tidak terjadi pada pemilu tahun 2024 ini, sebab pesta demokrasi yang melibatkan seluruh masyarakat itu dij adikan sebagai ajang untuk menjual beli suara bagi peserta pemilu.
Hal ini bukanlah rahasia bagi warga khususnya untuk Distrik Wamena kota dan Hubikiak sebab apa yang diperlihatkan kepada masyarakat sangat nyata dan tidak dilakukan secara sembunyi –sembuyi, mulai dari keterlambatan pendistribusian logistic seperti yang terjadi di wilayah Distrik atau Kecamatan Wamena kota yang memiliki 3 Kelurahan hingga mengakibatkan molornya waktu pelaksanaan pencoblosan dan perhitungan suara.
“Sejak Pagi kami sudah melakukan monitoring dan memang ada keterlambatan penyaluran logistic Pemilu dari Distrik Wamena kota , sehingga sejak pukul 07.30 wit hampir 80 persen TPS dalam wilayah Kota Wamena belum berdiri hingga pukul 10.30 barulah ada TPS yang memulai Proses pencoblosan,”ungkap PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo.
Tak hanya sampai disitu, warga juga mengalami kesulitan untuk menyalurkan hak pilihnya karena Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada dalam wilayah ibukota dari Kabupaten Jayawijaya juga sengaja dipindah-pindahkan ketempat yang tak diketahui oleh masyarakat bahkan Penyelenggara seperti KPU yang notabane sudah memiliki titik koordinat dan data alamat dari 181 TPS terkecoh dan tidak tahu tempat pendirian TPS dari penyelenggara ditingkat bawah
KPU Provinsi Papua pegunungan sendiri mengaku jika untuk alamat dan titik koordinat tempat pendirian TPS di wilayah Kota Wamena sebenarnya sudah diserahkan KPPS kepada KPU Kabupaten, namun dalam kenyataan dilapangan semuanya berubah, imbasnya masyarakat di wilayah itu kesulitan mencari TPS tempanya terdaftar sebagai pemilih tetap sehingga banyak warga memilih untuk tak menyalurkan hak pilihnya.
“Sejak jauh -jauh hari kita sudah sampaikan kepada PPD, PPS dan KPPS bahwa perlu sosialisasi sampaikan ke Warga RT/RW tentang titik TPS yang ada agar masyarakat bisa datang dan menyalurkan hak pilihnya, KPU juga belum tahu perpindahan lokasi TPS ini inisiatif dari siapa,”kata Komisioner KPU Provinsi Papua pegunugan Theodorus kossay saat ditemui di Sekretariat Gakundu.
Sedangkan untuk TPS yang tak melaksanakan pemungutan suara dari data yang dihimpun media ini ada 5 tempat di Distrik Wamena Kota antara lain TPS 024, 045, 085, 090, di kelurahan Sinapuk TPS 20.
sementara untuk Distrik Hubikiak yang menjadi temuan dari Bawaslu Kabupaten Jayawijaya sendiri di Kampung Musaima II yakni di TPS 01, 02, 03, dan 04.
Data ini berbeda dengan data lain yang dimiliki oleh masyarakat dan sengaja dipertanyakan dalam media social whatsapp Grup dimana ada 13 TPS yang dipertanyakan TPS 27 Kantor PTSP jalan bhayangkara, TPS 77 Gang Nirwana, TPS 52 Gang Nirwana, TPS 41 Gang Nirwana, TPS 46 Bank BNI, TPS 47 SD Yapis, TPS 66 jalan social, TPS 73 jalan irian, TPS 55 Jalan sosial, TPS 53 kantor rapi Jalan irian, TPS 96 Asrama kodim, TPS 97 Asrama kodim, TPS 28 Jalan bhayangkara.
“Teman-teman pengawas distrik yang kawal logistik dari KPU ke kantor distrik mereka cek yang harusnya logistik itu kotak suara itu ada 130 kotak, sampai di kantor distrik hanya ada 110 kotak, ternyata mereka cek kena di Kampung Musaima II ada 20 logistik atau kotak suara tidak ditemukan atau hilang,” beber Ketua Bawaslu Kilion Wenda
Dari sejumlah permasalahn yang terjadi dalam Pemilu 2024 khususnya di kabupaten Jayawijaya semuanya terjadi pada sistem one man one vote, sementara untuk sistem Noken yang digunakan di Distrik yang ada diluar kota Wamena hingga saat ini belum ada laporan sehingga banyak warga yang menilai jika permasalahan pemilu ini sarat dengan unsur money Politik yang membuat masyarakat yang menjadi korban lantaran tak bisa menyalurkan hak pilihnya.
Banyaknya permasalahan ini membuat Forum peduli Demokrasi Jayawijaya mempertanyakan kinerja atau langkah yang akan diambil Bawaslu Kabupaten jayawijaya, hingga mendatangi kantor tersebut terkait dengan pemilihan di Distrik Wamena Kota dari 100 TPS, lantaran dinilai hanya 30 Persen saja yang melakukan Pungut hitung sesuai aturan sedangkan 70 persennya tidak melakukan itu .
“Saya melihat dan mengikuti proses ini dari awal, saya menduga kuat bahwa ini terjadi suatu proses pemilu yang sistematis, masif dan terstruktur. Kami dari kelompok peduli demokrasi ingin supaya masyarakat bisa menyampaikan haknya di TPS,”tutup Yance Tanoye. (**)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos