Harus Bisa Gerakkan Umat Kristiani Terlibat Aktif Menata Kehidupan Bangsa

Menyimak Surat Gembala Uskup Jayapura Menjelang Perayaan Natal  dan Pesta Demokrasi 2024

Jumat 1 Desember 2023 lalu, Uskup Jayapura,  Mgr Yanuarius Theofilus Matopai You, mengirimkan Surat Gembala Natal 2023  kepada Para Pastor Paroki, Pimpinan Biara, Unio, Pimpinan Kelompok Kategorial, Unit Karya Serta Seluruh Umat Katolik Se Keuskupan Jayapura. Salah satu hal yang menjadi penekanan Uskup adalah terkait persiapan Pesta Demokrasi 2024 mendatang.  Lantas apa pesan dan harapan dari Uskup melalui Surat Gembala tersebut ?

Laporan: Karolus Daot_Jayapura

Mengawali masa Adven, umat Katolik diajak untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyambut kelahiran Sang Emanuel, Allah yang menyertai kita, yang akan dirayakan dalam perayaan natal 25 Desember nanti.

  Karena itu, menyongsong hari yang sangat kudus dan suci ini,  Mgr Yanuarius Theofilus Matopai You,  menyampaikan pesan Natal untuk tahun 2023 ini. Dalam surat gembalanya, Uskup menyebut bahwa meski tahun politik atau pesta demokrasi dilaksanakan tahun 2024 mendatang, namun saat ini sudah mulai terasa.   

   “Rakyat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Wakil Rakyat, yakni DPR RI, DPD, DPRP, DPRD (kota kabupaten), dan memilih Presiden dan Wakilnya.” Ungkap uskup yang akrab disapa Uskup Yan You ini.

   Tak hanya itu, pada tanggal 27 November 2024, juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Diaman ada 548 Kepala Daerah (37 Gubernur, 415 Bupati dan 93 Walikota). Tahun 2024 akan menjadi tahun yang suhu politiknya tinggi dan dari sisi ekonomi perhelatan ini akan menguras anggaran negara (pusat dan daerah). Anggaran yang mencapai puluhan triliun akan mubazir jika pemilu tersebut tidak bisa melahirkan orang-orang yang profesional dalam bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

   Uskup Yan You  juga menyebut situasi politik akhir-akhir ini, khususnya yang terkait pemilihan Presiden dan wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif baik pusat maupun daerah dan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati), cenderung menunjukkan turunnya kualitas demokrasi. Biaya politik yang mahal menggoda orang untuk menempuh segala cara demi mencapai tujuan dan mengembalikan biaya yang dikeluarkan.