Dari Evaluasi Penangangan Stunting yang Dilakukan oleh BKKBN Provinsi Papua
Untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasus stunting di Papua, Badan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua melakukan evaluasi bersama sejumlah stakeholder terkait. Lantas sudah sejauh mana efektifas penangananan stunting ini?
Laporan: Carolus Daot_Jayapura
Masalah stunting memang menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Sebab, hal ini penting sebagai upaya mendorong generasi penerus bangsa yang berkualitas, baik secara fisik maupun perkembangan intelektual anak sejak dini. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi memang menjadi perhatian serius.
Berbagai cara dilakukan, oleh sejumlah dinas/isntansi terkait yang melibatkan sejumlah stakeholder. Sebab, penanganan stunting ini tidak bisa hanya ditangani oleh satu lembaga/instansi tertentu, tapi harus dikerjasakan secara kolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga/isntansi.
BKKBN Provinsi Papua, yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait masalah kependudukan dan kesejahteraan keluarga, secara intensi juga telah melakukan berbagai upaya. Hanya saja utnuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan program yang telah dilakukan perlu untuk terus dilakukan evaluasi.
Untuk BKKBN Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi Stunting dan Diseminasi Hasil Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua Tahun 2023, dengan seluruh tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Provinsi Papua di Hotel Horison Padang Bulan, Senin- Selasa (5/12).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparai, M.Si, menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) di Provinsi Papua selama tahun 2023.
Selain itu untuk memperkuat komitmen dan peran serta pemerintah daerah dan stakeholder dalam Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua. Tidak hanya itu Rapat Koordinasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, konvergensi, dan integrasi dalam pelaksanaan Program Penurunan Stunting di Provinsi Papua.
“Sekaligus pada kegiatan ini, kami akan menyusun strategi pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Tahun 2024 mendatang,” ujarnya.
Nerius mengatakan selama tahun 2023, TPPS Papua telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan penurunan stunting di Papua.
Salah satunya dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, membentuk dan melatih Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, Kader KB, dan TP PKK yang berasal dari tiap kampung dan akan mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting di Kampung asalnya masing masing.
Bahkan sampai September 2023 mereka telah melatih 17.394 anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) di 29 Kabupaten/Kota di Papua dan 3 DOB. “TPK ini sudah siap melakukan pendampingan terhadap resiko stunting di Papua,” ujarnya.
Hal lain yang dilakukan oleh TPPS Papua selama tahun 2023, mencari penyebab terjadinya kasus stunting, menggali kasus-kasus stunting yang sulit untuk diatasi dan mengidentifikasi risiko terjadinya stunting, di tingkat Kabupaten/Kota di Papua.
“Selain itu Kami juga telah membentuk program Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) di 7 Kabupaten/Kota di Papua induk,” ungkapnya.
Diapun menyampaikan berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka prevalensi stunting Indonesia adalah 21,6 persen. Hasil studi yang sama menunjukan bahwa di tahun 2022, angka prevalensi stunting Provinsi Papua tercatat berada di angka 34,6 persen di. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat prevalensi stunting Provinsi Papua masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.
“Sementara untuk tahun 2023, ini nanti tunggu hasil laporan dari tim percepatan penanganan stunting di Papua, namun dari informasi sementara yang kami peroleh prevalensi stunting kita tahun 2023 mengalami penurunan,” katanya. (*/tri)