

Hengki Bayage, S.AP, M.AP ( foto: Yewen/Cepos)
JAYAPURA-Anggota Komisi V Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat DPR Papua, Hengki Bayage, S.AP, M.AP mengatakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penanganan virus corona atau Covid-19 di Provinsi Papua.
Menurut Hengki, sebelum diputuskan lockdown atau tidaknya Papua terkait dengan peningkatan Covid-19 di Indonesia, seharusnya dilakukan evaluasi secara bersama-sama dengan semua pihak guna melihat penanganan terhadap Covid-19 di Papua.
“Sejauh ini kita lihat belum dilakukan evaluasi untuk melihat penanganan Covid-19 di Papua. Ini yang perlu dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah daerah, DPRP, TNI-Polri dan berbagai pihak lainnya,” ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan ini melalui telepon selulernya, Kamis (24/6).
Hengki menyampaikan, untuk wacana dilakukannya lockdown di Papua sebaiknya tidak dilakukan. Meskipun demikian, protokol kesehatan dalam melakukan pencegahan terhadap Covid-19 seperti misalnya memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan perlu diterapkan setiap saat di Papua.
“Sebaiknya jangan lockdown dulu, tetapi yang perlu dikedepankan adalah protokol kesehatan yang saat ini dalam melakukan pencegahan terhadap Covid-19 di Papua,” jelasnya.
Alumni Magister Akuntansi Publik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta ini menjelaskan bahwa sebaiknya pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan dengan didukung oleh data yang akurat untuk melihat angkat positif Covid-19 di masing-masing daerah. Berdasarkan data inilah baru akan dievaluasi untuk melihat status Covid-19 yang ada di Papua.
“Kita perlu data Covid-19 secara menyeluruh barulah dilakukan evaluasi untuk memutuskan status Papua terhadap penyebaran Covid-19. Intinya tidak perlu lockdown, tetapi dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk melihat status Covid-19 di Papua,” pugkasnya. (bet/oel/ana/fia)
Ia menargetkan seluruh kegiatan dan program dapat terealisasi hampir seluruhnya sebelum memasuki akhir tahun. Bahkan,…
Timnas Brasil akan menghadapi Timnas Maroko pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2026 di…
Delapan orang yang disebut sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap…
Selain itu, juga disepakati hasil sosialisasi ini akan ditindaklanjuti dalam penantanganan nota kesepahaman antara masyarakat…
Publik juga khawatir dari kenaikan ini justru ada upaya mencari keuntungan sepihak termasuk menerapkan cara-cara…
Pengelola APMS Lasminingsih dan Anwarudin Wamena, Suyono mengaku sebenarnya kalau dikatakan pembiaran itu tidak, sebab…