Jangan Biarkan Warga Binaan Perempuan Menderita dan Kena Penyakit Lantaran Sulitnya Mendapatkan Air Bersih
JAYAPURA – Persoalan sulitnya mendapatkan air bersih rupanya sudah lama dirasakan oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Jayapura, yang berlokasi di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jayapura, Nur Aida Duwilam kepada Cenderawasih Pos, Minggu (17/12).
Dikatakan Nona, sebelumnya LBH Apik pernah melakukan program di Lapas pada tahun 2021 dan 2022. Dan sejak itu pula, penghuni Lapas sudah mengeluhkan air yang berwarna kecoklatan.
“Air bersih di sana (Lapas Perempuan-red) memang tidak layak, cuman mereka juga bingung mau ambil dari mana. Sementara untuk beli satu kali pesan harus mengeluarkan Rp 800 ribu/tangki,” ucap Nona.
Menurut Nona, masalah air bersih menjadi kewajiban dari Pemerintah Provinsi Papua untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di sana. Meski Lapas berlokasi di Kabupaten Keerom, namun tanggung jawabnya ada pada provinsi.
“PR bagi Pemerintah dan pihak terkait untuk menghadirkan air bersih di Lapas Perempuan dan Anak, jangan biarkan mereka menderita dan kena penyakit lantaran sulitnya mendapatkan akses air bersih,” bebernya.
Dikatakan, terkait persoalan air bersih di Lapas Perempuan. Sebelumnya LBH Apik dan kawan kawan laiannya sudah menyampaikan secara langsung kepada Kakanwil Kemenkumham.
“Pernah saya dan teman teman menyampaikan kepada Kakanwil Hukum dan HAM, terkait situasi dan kondisi kebutuhan warga binaan di Lapas Perempuan terkait dengan air bersih. Cerita dari Pimpinan Kemenkum HAM saat itu, ada satu mata air yang akan dibangun untuk mengalirkan air bersih ke Lapas. Hanya saja, lokasi air bersih itu sudah tertutup,” kata Nona.
Sementara disinggung soal warga binaan Lapas Perempuan yang juga mengeluhkan kondisi tempat tidur mereka, Nona mengatakan ini juga perlu diperhatikan oleh Pemerintah.
“Tempat tidur mereka juga harus diperhatikan, karena mereka di sana (Lapas-red) bukan berarti menjalani hukuman lalu tubuhnya pun harus terhukum. Tidak boleh seperti itu, harus ada pemulihan psikososial dan itu PR bagi semua pihak. Mereka menjalani hukuman tapi juga tidak dalam kondisi yang mengorbankan diri,” tuturnya.
Menurut Nona, kewajiban dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Sosial untuk melihat kondisi di Lapas Perempuan. Sehingga, apa yang bisa dilakukan untuk membantu warga binaan di Lapas Perempuan.
“Sekalipun mereka dinyatakan bersalah, namun mereka punya keluarga. Mereka butuh pemulihan psikososial dan ini harus terakomodir, bukan berarti mereka bersalah lalu ditinggal begitu saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun pada Kamis lalu menyambangi Lapas Perempuan. Dalam kunjungannya bersama TP PKK, warga binaan menyampaikan persoalan air bersih dan juga musala untuk tempat ibadah bagi yang muslim. Gubernur pun langsung merespon hal itu.
“Permintaan air bersih dan musala akan kita penuhi semua, kalau bisa dilaksanakan hari ini maka hari ini kita laksanakan. Bahkan, Musala kalau bisa dikerjakan besok maka dikerjakan besok tidak pake lama lama,” kata Gubernur. (fia/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos