WAMENA – Masyarakat 5 wilayah Adat Welesi dan Wouma menyerahkan surat pelepasan tanah adat seluas 108 Hektar kepada Pj Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Sabtu (14/10) kemarin.
Pemberian surat pelepasan hak ulayat tanah kepada Pemerintah Provinsi diwarnai dengan tradisi adat bakar batu dengan jumlah wam (babi) 40 ekor di lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan.
Kepala suku 5 wilayah adat Distrik Welesi Yohanis Yelipele menyatakan masalah tanah di Welesi sudah selesai dan disepakati bersama antara Welesi, Wouma dan Pemerintah, oleh karena itu Wakil Presiden harus datang dan melakukan prosesi peletakan batu pertama tanda pembangunan bisa dimulai.
“Kita sudah lepas secara adat tanah seluas 108 hektar untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dan kita sudah serahkan surat pelepasan adat kepada gubernur yang disaksikan Ketua Asosiasi Bupati Papua Pegunungan,”ungkap Didimus Yahuli Sabtu (14/10) kemarin.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, SH, MH menyatakan terima kasih kepada masyarakat Welesi dan Wouma untuk penyerahan hak ulayatnya atau tanah untuk bisa membangun Kantor Gubernur, yang ditandai dengan penyerahan surat pelepasan dan diterima langsung oleh pemerintah.
“Ini merupakan tanda lepasnya tanah adat milik masyarakat kepada pemerintah untuk membangun, kita juga sudah mengurus untuk sertifikat di kantor pertanahan, sehingga untuk masalah tanah sudah selesai dan tinggal menunggu Wapres datang peletakkan batu pertama,”tutupnya.
Sementara itu Direktur Penataan Otonomi daerah dan Daerah Pemerintah otonmi Baru Valentinus Sudarjanto menyatakan Papua saat ini sudah menjadi enam provinsi maka perlu untuk dikelola baik dan jadi di tuan di negeri sendiri, dengan cara melayani masyarakat sendiri dan membangun daerahnya sendiri.
“Pemerintah pusat menginginkan agar Papua harus maju sama dengan daerah lain dan para kepala daerah di Papua di enam provinsi ini berani ambil keputusan dan kebijakan Sesuai kondisi dan situasi yang ada di wilayahnya,”ungkapnya Sabtu (14/10) kemarin.
Di tempat yang sama PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, SH, MH menyatakan seharus Jadwal hari ini kunjungan Wakil presiden Dari provinsi induk Papua ke Provinsi Papua Pegunungan untuk meletakan batu pertama dan dialog dengan para bupati dan tokoh agama.
“Tapi dengan agenda mendesak, kepentingan negara yang harus diutamakan, wakil presiden hadir dalam pertemuan di Jakarta maka agenda kunjungan Wapres ditunda beberapa hari kedepan, kami pemerintah Provinsi Papua Pengunungan Sebenarnya Kecewa tapi kita terima saja pasti ada kesempatan lain untuk berkunjung ke Wamena lagi,”kata Kondomo.
PJ Gubernur juga menyatakan Trimakasih Materi yang sudah sampaikan karena selama ini pemerintah Provinsi dan Kabupaten masih ragu- ragu dalam mengambil kebijakan tapi setelah mendengar materi yang disampaikan sangat menguatkan untuk mengambil Kebijakan Pembagunan di daerah. (jo/wen)