Dapat Suntikan Baru

Dari Kunjungan Panglima TNI dan Kapolri di Timika 

Judul Sambungan:  Kapolda: Tidak Ada Pasukan Khusus yang Datang di Papua

TIMIKA-Pasca pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja di Timika, Jumat (7/5).

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyampaikan, kunjungan dua pimpinan tersebut untuk melihat para pasukan yang ada di Timika yang ditugasi untuk melaksanakan penanganan terhadap penegakan hukum yang ada di tanah Papua. Dimana semua perkuatan spotnya  berada di Timika.

“Kapolri dan Panglima berkunjung untuk melihat sejauh mana langkah-langkah dari Satgas Nemangkawi yang sudah dilakukan dan apa  konsep langkah penanganan berikutnya,” ungkap Kapolda Mathius Fakhiri kepada wartawan, kemarin (7/5).

Dikatakan, dalam pertemuan yang dilakukan di hotel Rimba Papua tersebut, Kapolri dan Panglima  menerima masukan serta memberikan saran dan nasehat bagaimana langkah-langkah tindakan selanjutnya.

“Hadirnya beliau di sini (Mimika-red), kami mendapat suntikan semangat baru untuk bisa melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan terukur, khususnya di daerah Puncak dan Intan Jaya,” beber Kapolda.

Lanjut Kapolda, adapun pola penanganannya masih menunggu petunjuk dari Mabes Polri. Diharapkan minggu depan kalau sudah keluar pihaknya akan melakukan penyesuaian dalam rangka penanganan.

“Untuk pola tindak tetap sama, hanya saja dari pusat akan diserahkan kepada kewilayahan dalam hal ini Polda Papua dan Kodam,” ucapnya.

Kapolda juga menegaskan tidak ada pasukan khusus yang datang di Papua. Adapun pasukan yang datang merupakan perkuatan yang sudah diperbantukan di tanah Papua oleh Panglima TNI maupun Kapolri.

“Kalaupun nanti ada rotasi itu rotasi rutin yang dilakukan oleh Kodam maupun Polda Papua. Tidak ada yang signifikan, masih tetap perkuatan dalam rangka operasi penegakan hukum,” tegas Kapolda.

Ditambahkan, dalam kunjungan Kapolri dan Panglima TNI melakukan konsolidasi dengan para tokoh, serta meminta masukan pasca adanya penetapan KKB sebagai teroris. Perlu adanya saran dan masukan untuk bagaimana  menentukan langkah tindak yang pas.

“Pimpinan kita Kapolri maupun Panglima hati hati dalam melihat itu dan tentunya ada kebijakan yang kami di wilayah baik Polda maupun kodam akan laksanakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua  selalu mengikuti arahan pemerintah pusat.

“Kami berharap Forkopimda di Papua terus membangun sinergitas dalam menjaga keutuhan NKRI,”  tegasnya.

Dikatakan, dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu hal yang dibahas yaitu terkait peristiwa di Kabupaten Puncak yang saat ini sudah ditangani oleh negara. Dalam beberapa waktu ke depan bisa selesai.

“Dalam pertemuan juga sempat membahas pelabelan teroris,” tambahnya.

Dirinya berharap dask Papua yang ada di Polhukam bisa diaktifkan kembali, sehingga bisa melakukan deteksi dini terkait isu-isu informasi yang miring terhadap keutuhan negara. Dengan begitu, negara selalu hadir jika ada sesuatu yang terjadi di tingkat kabupaten atau daerah daerah konflik. (fia/nat)