JAKARTA-Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, yang diduga awal mula konflik Jokowi dengan Megawati.
Sebelumnya, Politisi PDIP, Adian Napitupulu membongkar akar konflik Jokowi dengan Megawati, lantaran PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk perpanjangan masa jabatan sebagai Presiden.
“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (25/10).
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana saja,” tambahnya.
Menurutnya, ada pihak-pihak yang tidak suka dan marah lantaran permintaan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode ditolak oleh PDIP.
Lantas kebenaran isu itu menjadi bola liar di tengah-tengah publik, sebelum akhirnya dikonfirmasi langsung oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Saya sendiri mengalami itu. Bahwa itu memang ada,” kata Hasto dalam keterangan resminya pada Jumat (27/10).
Hasto mengaku, PDIP sempat menerima permintaan oleh sejumlah ketua umum parpol untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode.
Kemudian, Sekjen PDIP sekaligus dosen Universitas Pertahan itu menceritakan kronologi, bagaimana permintaan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode itu sampai ke PDIP.
Hasto menceritakan, saat itu ketika ia sedang berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang berbicara perpanjangan masa jabatan Presiden dengan menggunakan big datanya.
Saat bertemu dengan Hasto, sang menteri mengklaim beberapa para ketua umum partai sudah menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu,” pungkas Hasto.
Hasto mengatakan, permintaan itu merupakan permintaan langsung Pak Lurah yang merujuk ke Presiden Jokowi.
Namun Hasto mengaku, PDIP merupakan partai yang konsisten membangun demokrasi sehat, sehingga permintaan perpanjangan masa jabatan presiden ditolak.
“Maka, PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP,” tuturnya.
Terkait kebenaran isu perpanjangan jabatan itu, Hasto berani mempertanggungjawabkannya, bahwa benar ia sendiri yang mengalaminya.
“Saat itu yang saya dapat informasinya. Ini bisa dicek. Saya pertanggung jawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Mahasa Esa, dan rakyat Indonesia, bahwa ini memang ada, melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP,” pungkasnya.(*)
Sumber: Jawapos