MIMIKA – Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah ada sederet isu penting yang menarik untuk ditelusuri, salahsatunya adalah tentang ibu dan anak di tempat dulang ilegal (ilegal mining) di area operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) yang merupakan objek vital nasional.
Hal penting yang wajib untuk dibahas adalah tentang keselamatan ibu dan anak itu sendiri saat berada di area operasional tambang tanpa jaminan.
Hal ini cukup menarik perhatian semua pihak, terutama PTFI dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
Pasalnya, beberapa tahun lalu terjadi kecelakaan di Kali Kabur Mile 37, salahsatu sungai yang berada di area operasional PTFI yang juga dijadikan sebagai tempat pendulangan bagi sekelompok masyarakat untuk mencari penghasilan dalam menyambung hidup.
Aktivitas yang tak butuh ijazah dan dan sertivikasi ini justru memakan korban dimana saat kejadian tersebut, ada 4 orang menjadi korban, 3 meninggal dunia akibat terseret arus dan 1 orang selamat.
Di antara 4 korban itu, salah satu diantaranya merupakan seorang ibu dan satu orang lainnya adalah balita.
Berkaitan dengan hal ini, PTFI dan Pemerintah Kabupaten Mimika tengah berkolaborasi untuk pengelolaan Ibu dan Anak di daerah pendulang dengan melakukan sosialisasi.
Pada Kamis, 26 September 2024 bertempat di Hotel Horison Ultima, PTFI dan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membahas hal tersebut bersama dengan instansi terkait hingga elemen masyarakat.
Kepala Bankesbangpol Kabupaten Mimika, Yan Slamet Purba mengatakan, upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak merupakan salah satu program dan kegiatan yang senantiasa dilakukan setiap tahun. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan maupun dari alam itu sendiri.
Oleh karena itu, perempuan dan anak lebih ekstra dalam membutuhkan perhatian dibandingkan kelompok yang lain.
“Namun, pada kenyataannya ibu dan anak masih berada di area yang berbahaya yang tidak memperhatikan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikannya yakni di area pendulangan PTFI,” ujar Yan.
Yan mengatakan, dalam sosialisasi tersebut juga telah dibuat suatu kesepakatan bersama PTFI untuk memenuhi hak-hak anak seperti pendidikan yang layak dan kesehatan.
“Kesepakatan tadi berupa rencana jangka pendek, menengah, panjang, kita berharap bukan hanya PTFI yang berperan, tapi semua pihak. Karena ini tidak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri,” ungkapnya.
Adapu kesepakatan yang menjadi rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang didapatkan dari sosialisasi tersebut adalah Pemerintah Daerah dan PTFI serta pemangku jabatan lainnya bersama-sama memberikan pelatihan kerja dan wirausaha bagi perempuan atau ibu di kabupaten Mimika.
Pihak paguyuban, kerukunan aktif dalam mensosialisasikan tentangbahaya dampak mendulang bagi ibu dan anak. Dinas Sosial dan P3AP2KB melakukan pendataan ibu dan anak di area pendulangan sebagai sumber data setiap bulan.
Adapun indikator yang menjadi keberhasilan kesepakatan ini adalah jumlah ibu dan anak di area pendulang berkurang 30 persen, jumlah pengumpulan data dilakukan setiap triwulan. Tidak ada insiden bagi ibu dan anak di area pendulang serta beberapa poin lainnya.
Sementara itu, SPV, Community Depelovement PTFI, Nathan Kum menyebut tujuan lokakarya ini adalah khusus untuk ibu dan anak yang tersebar disepanjang kali kabur dari lowland sampai highland. PTFI akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah serta bidang-bidang terkait untuk mencapai kesepakatan yang ditandatangani.
“Pendidikan, kesehatan dan penanganan ibu dan anak agar tetap kita sosialisasi di area-area mendulang. Agar semua pihak memperhatikan ibu dan anak, ibu hamil, anak usia sekolah agar mebadapatkan pendidikan di Timika atau di daerah masing-masing,” pungkasnya. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos