MIMIKA – Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Mimika di tahun 2023 lalu menuai sorotan lantaran banyaknya kekurangan yang diduga dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.
Hal itu terungkap saat Plh. Direktur Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Dra. Imelda, MAP, memberikan arahan di hadapan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng beserta jajaran perwakilan dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir pada pembukaan sosialisasi LPPD Kabupaten Mimika 2024, di Ballroom Hotel Cenderawasih 66, Mimika, Papua Tengah, Kamis (21/3/2024).
Sebelum mengawali arahannya, Imelda memberikan apresiasi serta ucapan selamat kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng atas capaian Kabupaten Mimika atas pelaksanaan LPPD dengan status lebih baik meskipun rendah namun menempati urutan kedua diantara kabupaten kota se-Tanah Papua.
Imelda memaparkan, hasil evaluasi di tahun 2022 sangat rendah dengan angka 1,28 persen. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 2,547 persen.
Kata Imelda, secara umum Kabupaten Mimika mampu menunjukkan peningkatan kinerja makro dari tahun 2022 sampai 2023, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,83 persen, penurunan capaian angka kemiskinan sebesar 0,73 persen yang artinya telah ada progres dalam menangani masalah kemiskinan.
Kemudian, angka pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 5.833 tenaga kerja produksi yang belum terserap. Artinya, efektivitas dalam menyediakan lapangan pekerjaan menjadi tanggung jawab kepala daerah.
Selanjutnya, pendidikan secara umum belum mendapatkan perhatian khusus kepala daerah. Kata Imelda ini berkaitan dengan pemenuhan hak dasar anak atas hak standar pelayanan minimal yang wajib dicapai minimal 90 persen oleh setiap kepala daerah.
Berkaitan dengan ini, kata Imelda terdapat peningkatan sebesar 1,30 persen dari tahun sebelumnya dan masih terdapat 5.519 anak usia 5 sampai 6 tahun belum mendapatkan pelayanan untuk urusan pendidikan, atau yang belum bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Lalu, terdapat peningkatan untuk partisipasi anak Sekolah Dasar (SD), dengan jumlah 181 anak usia 7 sampai 12 tahun atau setara dengan 3,0 persen dari tahun sebelumnya.
Untuk partisipasi warga negara 13 sampai 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) meningkat sebesar 0,66 persen dari tahun sebelumnya.
“Sudah meningkat tapi tetap ada data Pak (Bupati), data ini paling menurut saya perlu dipertanyakan, SD 181 yang tidak bersekolah, tapi di tingkat SMP ada 8.086 anak yang tidak bersekolah. Artinya pikiran Saya Pak Bupati, (anak-anak) tamat SD sudah tidak bersekolah,” ungkap Imelda.
Imelda melanjutkan, kemudian untuk pendidikan kesetaraan meningkat sebesar peningkatan sebesar 10,87 persen. Namun, masih ada angka yang harus dijawab oleh seorang kepala daerah. Sebab, di Mimika masih terdapat 982 anak usia 7 hingga 18 tahun yanh putus sekolah dan belum mendapatkan pelayanan pendidikan kesetaraan. (mww)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos