Jokowi Bolak Balik ke Papua, Warga Sebut Belum Sentuh Akar Masalah Papua
Joko Widodo menjadi satu-satunya presiden Indonesia yang saat ini selalu bolak-balik mengunjungi Papua. Dibanding para pendahulunya, Jokowi dinilai sangat perhatian dengan Papua, Tapi warga masih saja menilai Jokowi hanya “menyentuh kulit saja” tidak sampai ke akarnya
Robert Mboik- Jayapura
Seringnya berkunjung ke Papua di satu sisi menunjukkan komitmen pemerintah pusat memperhatikan Tanah Papua, yang selama ini dianaktirikan.
Ya, dari sisi pembangunan di era Presiden Joko Widodo pembangunan fasilitas umum tak bisa diragukan lagi, sebaliknya untuk kesejahteraan masyarakat dan juga dunia pendidikan masyarakat menilainya Jokowi perlu lebih memperhatikannya lagi.
Media ini mencoba untuk merangkum dua pandangan tokoh masyarakat di Kota Jayapura terkait dengan kepemimpinan Jokowi untuk Papua
Pertama akademisi sekaligus sebagai Rektor Universitas Yayasan pendidikan Islam (Uniyap) Jayapura, Dr. H. Muhdi B. Ibrahim, SE M menyebut, program Presiden Joko Widodo belakangan ini belum benar-benar menyentuh langsung agar persoalan yang dialami oleh masyarakat asli Papua terutama terkait dengan pengembangan dan peningkatan SDM.
Dimana Bansos ini masih diberikan atau diprioritaskan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya. Kemudian keberadaan Mahasiswa juga saat ini sudah terkontaminasi dengan kebijakan pemerintah.
Sehingga mereka saat ini sudah tidak sepenuhnya lagi melakukan fungsi kontrol kepada kebijakan pemerintah. Bahkan dia menyebut 10 tahun memimpin Indonesia belum memberikan dampak yang berarti bagi kesejahteraan dan pembangunan di Papua.
“Masyarakat masih mengeluh tentang kesejahteraannya, terutama orang asli Papua. Mereka harus diberikan prioritas yang lebih termasuk pendidikannya,” katanya.
Meskipun diakuinya saat ini sudah ada dana otonomi khusus tetapi hal itu belum sepenuhnya menjawab semua kebutuhan dasar orang asli Papua terutama terkait kesejahteraan dan pendidikan.
Selain itu, salah satu tokoh masyarakat adat di kota Jayapura, Albert Meraudje, menyoroti kebijakan pemerintahan Jokowi yang menurutnya belum sepenuhnya memperhatikan pengembangan sumber daya manusia orang asli Papua terutama di bidang pendidikan.
Karena sampai saat ini meskipun anggaran itu diturunkan tetapi tidak semuanya betul-betul menyentuh kebutuhan orang asli Papua. Bahkan dia mencontohkan masyarakat asli Papua di wilayah kota Jayapura bahkan masih mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan.
“Kalau saya melihat dampaknya itu baru 40%, karena anak-anak di kampung-kampung belum merasakan pemanfaatan dana-dana dari pemerintah. Mereka mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan mengeluh uang sekolah mengeluh pakaian sekolah,” katanya.
Anak-anak emas yang sering dikampanyekan belakangan ini itu hanya baru menyentuh sekitar 30% sementara 70% nya masih berada dalam kondisi yang belum tersentuh dengan baik terutama dari segi pendidikannya.
Meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana otonomi khusus tetapi pemanfaatannya sampai saat ini harus diakui belum betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat Papua terutama terkait pengembangan SDM orang asli Papua. Bahkan sarana dan prasarana pendidikan juga belum benar-benar merata. Sehingga hal ini masih menjadi PR besar ke depannya untuk dikerjakan oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai daerah.
“Saya lihat tadi anak-anak dari Yayasan Yohanes Surya itu cerdas, banyak anak-anak yang pulang kuliah ini, ini kan soalnya ada di lapangan kerja terjadi pengangguran dimana-mana. Sehingga kalau presiden sudah datang berulang kali di Papua akan menurut saya kurang berdampak untuk anak-anak di kampung-kampung,”katanya.
Selanjutnya, Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Yokhu mengatakan, pesan Jokowi dalam peringatan Hari Anak itu bahwa anak anak tidak harus cerdas tapi harus berkarakter dan berwawasan.
Oleh karena itu semua kepala daerah dan instansi yang membidangi pengembangan anak dan juga guru, memperhatikan sisi pembangunan karakter anak generasi Papua, etika, sopan santun dan juga tahu adat.
Ada beberapa persoalan dasar yang belum dengan baik dierah Jokowi. Sejauh ini secara umum konsen pemerintah masih seputar pembangunan infrastruktur. Namun pengembangan SDM manusianya di Papua belum terbangun dengan baik. Saat ini 6 provinsi di Papua merupakan provinsi termiskin di Indonesia, dan untuk memajukan SDM ini sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak tidak saja pemerintah pusat tetapi sampai di pemerintahan daerah yang terkecil sekalipun termasuk DPR dan juga MRP di Papua.
Sementara itu salah satu tokoh pendidikan universitas Cendrawasih Dr. Marianus Yaung, justru mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh Jokowi untuk Papua terutama dalam pengembangan SDM.
“Saya mendukung kunjungan presiden Jokowi ke Papua terutama untuk kunjungan kali ini karena Presiden Jokowi mendukung percepatan pendidikan berkualitas di Papua melalui pendidikan perpola gasing,”ujar Yaung. (*/wen).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos