Menakar Pemahaman Capres Soal Konflik Papua dari Pelaksanaan Debat Capres Perdana
Debat Capres perdana yang berlangsung di Gedung KPU Jakarta Pusat, Senin Lalu tampak mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan pengamat, mulai akademisi hingga praktisi Hukum
Laporan: Karolus Daot_Jayapura.
Dr. Anthon Raharusun, SH.,MH, selaku Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura menyampaikan tema debat Capres yang perdana kemarin, yaitu Hukum dan HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi. dan Penguatan Demokrasi.
Terkait Hukum dan HAM di Papua, masing masing Capres memang membicarakan terkait persoalan HAM dan Politik di Papua. Hanya saja menurut praktisi hukum itu, hal yang tidak disampaikan oleh para Capres terkait upaya pemberantasan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua.
Hal ini menurutnya menjadi persoalan dasar di Papua yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah terdahulu. Sehingga yang terjadi benang kusut yang ada ini belum dapat diurai dengan baik.
Padahal dengan jumlah dan kapasitas yang dimiliki oleh KKB ini, harusnya pemerintah bisa dengan mudah memberantas. Ironisnya justru menjadi persoalan utama yang tidak dapat diatasi, sehingga yang terjadi masyarakat sipil menjadi korban. Sayang hal ini tidak diperhatikan secara serius, padahal tindakan keji KKB, menurut Anton bagian dari pelanggaran HAM.
Nahasnya kata pengacara senior itu, negara sangat lemah memberantas KKB, bahkan oknum oknum tertentu menjadikan Papua sebagai ladang proyek. “Kenapa demikian saya sampaikan begitu, karena kalau kita lihat secara pertahanan keamanan negara kita ini tidak kekurangan, tapi kenapa sampai hari ini mereka tidak bisa memberantas KKB yang jumlahnya sedikit,” bebernya, Jumat (15/12).
Padahal jika hal itu tidak dijadikan ladang proyek oleh para oknum, mungkin saja persoalan perbedaan pandangan idelogi di Papua ini tidak akan terjadi, sehingga tentunya pembangunan di tanah Papua boleh berjalan dengan pesat.
Oleh sebabnya menurut Dosen Pascasarjana pada STIH Biak itu, para Capres yang sekarang ini harusnya mempunyai ide itu, dan jika hal itu berani disampaikan dalam debat kemarin mungkin saja menjadi esensi bagi masyarakat untuk menaikan elektabilitas para Capres.
“Memang kita lihat kemarin masing masing capres punya penekanan terkait perosalan HAM di Papua, tapi kita tidak melihat adanya langkah konkret dari masing masing capres untuk mengatasi perosalan HAM di papua,” ujarnya.
Sementara terkait persoalan Politik, khususnya di Papua, Anthon menilai politik di Papua terjadi karena adanya politik lokal.
Jika politik lokal itu bisa diatasi, maka tentu memberi dampak pada perkembangan pembangunan dan juga prtumbuhan ekomomi yang ada. Namun karena hal itu terus saja terjadi sehingga persoalan lainpun perlahan muncul.
“Politik lokal ini jangan dianggap remeh, karena jika terus tidak diatasi, maka akan berindikasi pada perosalan bangsa,” katanya.
Terlepas dari pada itu, Anthon menganggap bahwa debat Capres kali ini sedikit memberi perbedaan dengan yang terjadi pada peeiode sebelumnya. Sebab pada debat perdana itu, para Capres sangat begitu fokus membicarakan perosalan Papua.
Hal itu menurutnya memang diperlukan, sebab dengan SDA yang ada di Papua sangat memberikan kontribusi besar pada pembangunan Bangsa dan Negara. Namun dipaun mengharapkan hal itu tidak hanya dijadikan ladang Kampanye untuk menaeik perhatian masyarakat, namun harus dibuktikan secara nyata oleh predisen terpilih nantinya. Sehingga paham nasionalisme itu dibangun dalam konteks bhineka tungal ika.
“Jika hal ini bisa dilakukan oleh presiden terpilih nantinya, maka saya yakin perbedaan ideologi yang selama ini selau didengungkan oleh sekolompok orang di Papua dengan sendirinya hilang, tapi jika masing masing Capres ini tidak ada bedanya dengan pemerintah terdahulu. Maka jangan heran jika perosalan HAM dan politik lokal di Papua ini akan terus terjadi,” tuturnya.
Terkait tema pemberantasan Korupsi, Anthon menganggap bahwa kinerja KPK saaat ini sangat lemah. Salah satunya menurut dia kelembahan KPK dalam membrantas korupsi di Papua.
Di Papua menurutnya upaya pemberantasan korupsu masih berjalan ditempat. Hal ini terjadi menurutnya karena KPK dalam kenegakan hukumnya dilakukan secara tebang pilih.
Salah satu faktor juga kenapa sampai hari ini masyarakat Papua tidak mendapatkan kesejahteraan, karena masih hanyak oknum yang melalukan korupsi, namun sayangnya KPK tidak tegas terhadap hal ini,” tandasnya.
Pun juga lanjutnya didaerah lain, yang menurutnya akibat lembahnya pengawasan KPK, sehingga yang terjadi perosalan korupsi di Papua ini masih terus terjadi. “KPK harus tegas, kalau ini bisa dilakukan maka kasus korupsi di indoensia ini bisa diatasi,” tegasnya.
Kemudian terkait tema Penguatan Demokrasi, Anthon mengatakan Demokrasi di Papua sangat tidak berjalan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku, sebab praktek yang terjadi selama ini kebebasan masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum selalu dibungkam dengan prakter kekerasan aparat penegak hukum.
“Yang terjadi, setiap kali masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya selalu dihadapkan dengan tindakan depresi, padahal jika urang ini dibuka sebebas bebasnya, maka kita akan tau apa sebenarnya yang dibutuhkan masysrakat,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Anthon mengharapkan dari gagasan yang ada dari masing masing Capres khususnya untuk perkembangan Papua, harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Sehingga kesejahtraan dapat dirasakan oleh masyarakat Papua.
“Saya harap gagasan dari masing masing Capres ini tidak lagi sekedar wacana, tapi harus dibuktikan dengan kerja nyata. Karena silih bergantinya pemimpin di Republik ini belum ada satupun yang mampu mensejahterakan masyarakat Papua,” pungkasnya. (*).
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos