Site icon Cenderawasih Pos

Papua Butuh Keadilan, Dialog Atau Penegakan Hukum

Kilitus Wetipo

Mencermati Diskusi Koalisi Kampus yang Berisi Anak-anak Muda Terkait Pemilu 2024

Momentum pesta demokrasi menuju titik puncak. Tersisa dua hari lagi melakukan pencoblosan. Koalisi kampus memberi ruang kepada anak – anak muda menyampaikan pandangan soal para kontestan.

Laporan: Abdel Gamel Naser – Jayapura

Banyak sajian pendapat dan pandangan disuguhkan dari berbagai platform di media social terkait pemilihan presiden 2024. Pasangan calonnya cuma tiga, yakni Anis Baswedan – Muhaimin Iskandar menjadi pasangan calon (Paslon) nomor 1, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka paslon 2 dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD paslon 3.

  Dari berbagai  informasi yang terjadi banyak yang isinya  membela paslonnya seraya mengkritisi paslon lainnya. Ketiga tim juga memainkan opini public lewat berbagai survey yang dilakukan. Ada juga adu gagasan dan program yang telah dipaparkan ketiga paslon pada ajang debat kandidat yang sudah dimainkan sebanyak 5 kali.

   Hanya dari 5 kali pertemuan tersebut apakah sudah menitip nilai keadilan dari persoalan yang berkaitan dengan Papua. Kesejahteraan, Hukum, HAM maupun  persoalan mendasar berkaitan pembangunan yang berkeadilan.

  Sejumlah anak muda dari berbagai latar belakang akhirnya angkat suara. Lewat Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua (KKDP) satu persatu menyampaikan pendapatnya. KKDP sendiri merupakan sebuah perkumpulan yang terdiri dari para akademisi yang berasal dari 6 perguruan tinggi di Kota Jayapura yaitu Uncen, Universitas Umel Mandiri, Stisipol, USTJ, IAIN dan Universitas Muhammadiyah Jayapura yang berdiri menjadi lembaga independent.

  “Dari debat Capres dan Cawapres ini kami melihat  ketiganya masih mengemukakan pendapat secara general,” kata Novita Opki, Aktivis Kesetaraan Gender dari LBH Apik di sekretariat KKDP, Kampkey pekan kemarin.

  Novita menyebut di Papua antuasias politik ada yang kiri dan ada yang kanan dan sebagai perempuan jika melihat situasi politik saat ini dirinya sedikit kecewa, sebab penyebutan perempuan dari debat tersebut masih minim. Keberadaan perempuan masih dianggap sebelah mata. “Paslon satu 19 kali menyebut, paslon dua 11 kali dan paslon tiga 5 kali. Kami merasa perempuan tidak banyak diperhitungkan,” bebernya.

  “Pengabaian terhadap perempuan akhirnya mengakibatkan  banyak terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan secara digital padalah perempuan bisa dibilang  sebagai harga diri suatu bangsa,” paparnya.

  Novita sedikit menyimpulkan bahwa para paslon jika dilihat dari visi misi lebih banyak membahas tentang investasi dan pembangunan infrastruktur.

  “Ketika kami berbicara kesetaraan gender maka kita harus keluar dari kelas-kelas yang dibatasi. Visi misi untuk satu isu penting sepatutnya bisa dimulai dengan isu kesetaraan gender,” tambahnya.

   Pandangan lain disampaikan Margaretha M. Yarisetouw dari Duta Damai Papua. Ia mengaku sempat kecewa pada salah satu paslon yang dianggap sempat terlibat skandal intoleran. “Kami Duta Damai Papua dibentuk untuk membangun kesadaran bagaimana bisa menyebar konten positif dan melawan konten negatif di media sosial. Kami berharap kaum minoritas juga dapat merasa nyaman berada di lingkungannya yang mayoritas, sehingga kami  berpegang bahwa silahkan  memilih asal jangan yang intoleransi,” bebernya.

  Pandangan lain disampaikan Kilitus Wetipo dari Swara Akar Papua. Ia lebih tertarik membahas soal visi misi paslon tentang perdamaian. Kilitus menyampaikan bahwa Papua memiliki trauma yang mendalam dari cerita masa lalu melihat visi misi tiga paslon diingatkan agar masyarakat Papua harus lebih jeli memberikan suara.

“Melihat debat sedari awal ketiganya juga membahas isu pertahanan, keamanan dan Papua masuk dalam isu Internasional. Persoalan ini sepatutnya lebih dikuasai paslon nomor 2  namun solusinya justru melakukan penegakan hukum dan mengirim pasukan untuk perdamaian,” ungkapnya.

Kilitus menyampaikan paslon nomor 2 menjelaskan pendekatan di Papua harus menggunakan hard power tapi paslon 1 menjelaskan bahwa penyelesaikan konflik bukan hanya tentang hard power tapi juga ada yang namanya pendekatan soft power  dan Papua membutuhkan keadilan.

   Sedangkan paslon 3 mengatakan bahwa Papua memerlukan dialog untuk mengetahui akar persoalan dan upaya penyelesaiannya. “Kami lihat ada upaya pendekatan militer dan ini bahaya sekali dan kami lihat presiden ganti presiden memang tidak pernah terselesaikan sekalipun niatnya ada,” sindirnya.

   Kilitus menyebut sekarang kembali ke masyarakat, membutuhkan keadilan, dialog atau pendekatan militer. “Lalu soal isu HAM solusinya adalah dialog dan dialog ini harus menghadirkan menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik semisal ULMWP,”  tegasnya.

   Sementara Dina Maria Danomira dari Komunitas Papua Trada Sampah mengaku ia sempat terpengaruh kedua orang tuanya yang memilih tidak mencoblos. Itu lantaran setiap memilih ternyata tidak memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Hanya saja, kata Dina, tahun ini dirinya berfikir tetap harus memilih untuk menentukan sikap agar tidak meloloskan paslon yang dianggap tidak layak.

   Ia juga tak ingin jika tak memilih malah suaranya disalahgunakan. Hanya disini Dina menyatakan sikap bahwa penting melihat track record agar tak mengetahui apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Untuk Dina sendiri dirinya lebih memilih pemimpin atau paslon yang pro lingkungan.

  “Setelah mempelajari dan melihat debat ini, saya rasa kita perlu mendorong pemimpin yang pro lingkungan. Ini juga nantinya akan berbicara soal kesejahteraan social,” tambahnya. Ia mengajak untuk tetap menyalurkan hak suara  dan kalaupun tidak ada  paslon yang sesuai maka tetap mendatangi TPS namun menunjukkan tidak memilih siapapun.

“Kalau tidak ada yang pas saya pikir hak suara digunakan saja. Coblos dua orang agak dianggap tidak sah ketimbang tidak digunakan dan akhirnya suara tidak terpakai ini justru digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Kita sendiri yang rugi,” sarannya. “Jangan sampai suara kita justru diperjualbelikan karena tidak mau ke TPS,” wantinya.

Ia juga mencatat bahwa Indonesia sebagai salah satu penghasil sampah terbesar masih buruk  dalam manajemen pengelolaan. “Kami juga agak kecewa karena Indonesia sebagai negara kelima penghasil sampah terbesar di dunia tapi tidak disinggung sedikitpun jadi kami berharap anak muda mau berpikir kritis sebelum menentukan pilihan,” tutupnya. (*/tri)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version