JAYAPURA-Terkait dengan kebijakan pembukaan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di masa pandemi Covid-19, Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua sudah mempersiapkan diri sejak lama.
Kepala DPPAD Provinsi Papua, Christian Sohilait ST., M.Si., menyebutkan untuk tingkat SMA/SMK di Provinsi Papua, sekira 80 persen yang sudah siap untuk kembali membuka KBM tatap muka.
Sedangkan untuk SD dan SMP menurut Sohilait, pemerintah daerah harus mengambil alih secara keseluruhan apakah siap atau tidak. Karena hal tersebut kewenangannya ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
Meskipun demikian, untuk pembukaan sekolah ini, Sohilait mengatakan, harus dilakukan pertemuan dengan semua pimpinan daerah dan OPD terkait agar dapat memberikan dukungan saat sekolah kembali dibuka.
“Dalam rencana pembukaan sekolah kembali ada beberapa list yang harus disiapkan sekolah masing-masing. OPD lain juga harus terlibat. Misalnya apabila sekolah butuh fasilitas cuci tangan maka harus disiapkan dinas PU dan PDAM. Jika dibutuhkan masker atau handsanitizer maka harus disiapkan dinas kesehatan atau dinas sosial,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/11).
Sohilait mengakui harus banyak pihak yang terlibat dalam mempersiapkan sekolah yang sibuk. Apalagi, surat ederan Kemendikbud penekanannya bahwa kewenangan pembukaan sekolah itu tetap fullnya ada di daerah. “Untuk itu teman-teman di daerah harus memastikan bahwa sekolah tersebut siap dibuka. Karena ini bukan kesiapan fisik saja tapi mental juga,” tuturnya.
Dirinya meminta semua yang terlibat harus memastikan dulu sarana prasarananya siap untuk membuka sekolah. Ia menilai tidak ada satupun orang tua anak yang akan mengizinkan anaknya sekolah jika sekolahnya tidak siap.
“Satu bulan ini kami akan terus evaluasi pembelajaran selama Covid dan juga mempersiapkan sekolah tatap muka dilakukan pada awal Januari. Kita akan lihat kesiapan dan miliki data bahwa jumlah sekolah SD, SMP dan SMA/SMK yang akan dibuka dan sampaikan kepada kementerian dan lalu proses itu jalan. Intinya bahwa pemerintah daerah harus dapat memberikan jaminan bahwa sekolah aman dibuka. Karena ini menyangkut anak anak bangsa,”pungkasnya. (gin/nat)