Papua Selatan Terbentuk Sebelum Pilkada Gubernur Papua

JAYAPURA-Wacana pemekaran Provinsi Papua Selatan masih terus bergulir. Dimana empat kabupaten telah membentuk Tim Pemekaran yang diketuai oleh Wakil Bupati Asmat Thomas E. Safanpo.
Adapun empat kabupaten yang membentuk tim pemekaran Provinsi Papua Selatan yaitu Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Asmat.

Bupati Asmat Elisa Kambu menyampaikan, perjuangan itu sampai beberapa hari yang lalu telah dikonkritkan dengan pembentukan tim. Dimana Kabupaten Asmat dipercayakan menjadi ketua tim yaitu Wakil Bupati Asmat.

“Perjuangan pemekaran Papua Selatan sudah dimulai sejak 17 tahun lalu. Saat itu penggagasnya adalah Bupati Merauke Jhon Gluba Gebze. Namun karena tidak ada komunikasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Papua, maka hal tersebut tidak berlanjut,” kata Elisa kepada wartawan, Kamis (6/5).

Dikatakan, saat ini seluruh masyarakat selatan menghendaki pemekaran Papua Selatan. Tujuannya hanya untuk mempercepat pemerataan pembangunan, karena Papua sangat luas. Dengan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah untuk dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Papua Selatan memiliki potensi PAD non tambang yang diyakini bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat. Potensi Papua Selatan sangat menjanjikan. Kita berhadapan langsung dengan laut Arafura yang ikannya banyak. Selatan ini datarannya cukup luas untuk pertanian yang bisa jadi sektor unggulan yang akan memberi suplai kepada Papua maupun Indonesia,” paparnya.

Sementara untuk perkebunan,  wilayah selatan punya lahan yang cukup seperti Kabupaten Boven Digoel sampai Merauke. Selain itu, Papua Selatan juga memiliki potensi pertambangan. “Kami juga punya potensi tambang, hanya belum kita eksplorasi potensi tambang tersebut,” kata Elisa.

Menurut Elisa, Papua Selatan ditargetkan bisa terbentuk sebelum  tahun 2024 atau sebelum pelaksanaan Pilkada Gubernur Papua. Tidak hanya pihak eksekutif yang telah bersepakat, dari legislatif menurutnya sudah memberikan persetujuan untuk pemekaran Papua Selatan ini.

“Empat DPRD sudah menyetujui termasuk anggota MRP dan DPR Papua dari wilayah pemilihan selatan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila Kabupaten Pegunungan Bintang bisa masuk ke Papua Selatan, walau masih banyak pihak yang menolak wacana tersebut,” pungkasnya. (fia/nat)