JAYAPURA-Baru pertama kali dalam sejarah, Papua memiliki dua sekda. Buruknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah proinsi Papua menjadi biang masalah. Hanya hitungan jam, Senin (1/3) Papua memiliki dua Sekda.
Dimana Dance Julian Flassy dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian di Jakarta. Disaat bersamaan di Papua, masa jabatan Doren Wakerkwa sebagai Penjabat Sekda Papua diperpanjang dan dilantik oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Gedung Negara.
Banyak tanggapan dan pernyataan yang muncul dari situasi ini. Ada juga yang menganggap ini sebagai lelucon kelas elit yang disaksikan rakyat akar rumput. Masyarakat bingung dengan dagelan yang dilakukan petinggi negeri. Namun pandangan salah satu akademisi Uncen terkait ini menyebutkan bahwa sejatinya yang diinginkan Papua dan masyarakatnya adalah hadirnya Sekda definitif dan bukan penjabat. Dengan dilantikan sosok sekda definitif seharusnya bisa langsung menjalankan tugasnya.
“Saya pikir yang diperlukan kita di Papua adalah Sekda definitif tapi dengan adanya dua pelantikan ini saya pikir pemerintah pusat juga harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” kata Fery Kareth SH., M.Hum salah satu akademisi Uncen melalui ponselnya kemarin (2/3).
Fery Kareth menyinggung soal kepastian hukum dimana kepastian hukumnya sudah ada dari hadirnya Sekda definitif dan seharusnya sudah bisa menjalankan tugas. “Saya tak berkepentingan apa – apa tapi saya berbicara aturannya. Apakah penjabat sekda harus bekerja selama 6 bulan sementara pejabat definitifnya sudah ada dan dari segi aturan, pertanyaan paling seperti itu. Sebab kepastian hukumnya sudah ada. Saya pikir ini perlu dibicarakan baik – baik agar pelayanan publik tidak terganggu,” beber Fery. (ade/fia/oel)