Dia mengatakan dari hasil pemantauannya beberapa titik di Kota Jayapura memang belum semua warga mematuhi aturan mengenai kewajiban untuk memasang umbul-umbul dan mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan ini.
  Kepala Bidang SMA SMK Kota Jayapura, Nurjaya menjelaskan, program yang dilakukan pihaknya terutama yang berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di jenjang SMA SMK di Kota Jayapura.
Panitia pelaksana peringatan hari ulang tahun ke-79 Negara Republik Indonesia terus memantapkan persiapannya menjelang hari H pelaksanaannya HUT RI, pada 17 Agustus nanti. Ketua panitia HUT ke-79 RI, tingkat kota Jayapura, Raymondus Mote mengatakan, saat ini persiapannya sudah semakin matang dengan persentasenya mencapai 80%.
  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura, Asep Khalid menjelaskan, semua program yang dilakukan itu mendapatkan support anggaran dari dana otonomi khusus 2024. Di mana kegiatannya berupa sosialisasi dan bantuan peralatan kebencanaan dituju kampung yang ada di kota Jayapura.
  Ia mengatakan pemberian penghargaan kepada pemerhati kebudayaan di Kota Jayapura itu sudah dilakukan sejak tahun lalu dan tahun ini kembali dilakukan. Tahun ini ada beberapa kategori yang diberikan penghargaan mulai dari bidang kesenian, bahasa daerah khusus yang ada di wilayah Port Numbay. Di mana penganugerahan bidang kebudayaan ini juga diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5 tahun 2017.
 Evert Meraujde, selaku pelaksana tugas harian Sekretaris Daerah Kota Jayapura meminta aparat kepolisian untuk mengambil tindakan sesuai dengan aturan berlaku. Terutama apabila aksi-aksi yang dilakukan itu tidak mendapatkan izin dari pihak Kepolisian. Karena menurutnya aksi-aksi tersebut hanya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya, apabila sudah tidak terkontrol.
  Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, ada banyak kendala yang dihadapi, terutama yang paling berpengaruh itu karena minimnya  sosialisasi. Hal ini membuat masyarakat di beberapa wilayah yang menjadi titik sasaran pungutan retribusi sampah ini belum mengetahui adanya penerapan pungutan retribusi sampah dari pemerintah.
  Plt Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Felson Mambrasar mengatakan, sehubungan dengan pemanfaatan aplikasi tersebut, pihaknya kemudian menggelar sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pengisi data tingkat Kelurahan dan kampung dalam pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota untuk tahun 2024.
Kepala Bapenda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan tahun ini pihaknya menargetkan PAD Kota Jayapura sebesar Rp 260,7 miliar lebih. Dari target itu penerimaan sampai saat ini sudah mencapai 63,29% atau Rp 165,14 miliar lebih.
Seringnya terjadi kasus kebakaran yang terjadi di Kota Jayapura, yang kadangkala terjadi secara bersamaan atau bahkan beruntun, menjadi perhatian serius dari Pemkot Jayapura. Dimana dari aspirasi masyarakat dan juga tuntutan beban kerja dari Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) yang selama ini di bawah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, kini telah resmi berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sendiri, yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jayapura.
