Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Wali Kota Jayapura, L. Christian Sohilait, didampingi Ketua YPK Joni Y. Betaubun. Kepada awak media Christian mengatakan kegiatan tersebut sangat positif. Karena dengan adanya kurikulum merdeka belajar, kepala sekolah tidak hanya mengurus soal administrasi, tapi dituntut sebagai penggerak pendidikan pada satuan pendidikan yang dipimpin.
Menurut Lurah Argapura, Ema Hamadi selaku penggagas kegiatan itu, Festifal ini dilaksanakan untuk merubah opini masyarakat luas di Kota Jayapura terhadap wilayah Argapura. Bahwa argapura selalu dikenal karena banyaknya kasus kriminal yang sering terjadi.
  Pejabat Walikota Jayapura dan pihak Kepolisian bersama-sama melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan untuk memastikan proses pendaftaran calon kepala daerah di KPU Kota Jayapura itu berjalan aman dan lancar serta tidak mengganggu ketertiban umum akibat menumpuknya masa pendukung atau simpatisan dari masing-masing calon.
  Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengatakan, target PAD Kota Jayapura tahun 2024 sebesar Rp 260 miliar. Kemudian di APBD perubahan itu hanya dinaikkan sekitar Rp 6 miliar. Sampai saat ini sudah 174 miliar rupiah yang berhasil dicapai dan masih tersisa 92 miliar yang harus dikejar hingga Desember nanti.
  Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Felson Membrasar mengatakan upaya yang dilakukan oleh Pemkot Jayapura itu sebagai upaya penyelamatan terhadap anak-anak ini, supaya mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang justru membahayakan masa depan mereka.
  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura Makzi Atanay di Jayapura, Rabu, mengatakan pengelolaan keuangan di 14 kampung saat ini belum memenuhi standar yang diharapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
  Dikatakan, dalam menjalankan program itu pihaknya menyiapkan benih dan pakan. Di mana program itu didanai melalui sumber dana otonomi khusus 2024. Karena itu program tersebut diprioritaskan untuk masyarakat adat yang ada di kampung-kampung yang melaksanakan kegiatan perikanan
Menurutnya, operasi yustisi tersebut diperintahkan langsung oleh Pj Walikota Jayapura sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan masyarakat di kota Jayapura. Artinya setiap masyarakat kota Jayapura yang sudah berusia di atas 17 tahun harus memiliki KTP elektronik.
  Mengenai permintaan dari Pemkot Jayapura itu sebenarnya sudah ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Pemkot Jayapura dengan pihak Balai yang difasilitasi langsung oleh ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo. Belum diketahui alasan pihak Balai Jalan Papua, yang sama sekali belum memberikan kepastian mengenai permintaan atau permohonan dari Pemkot Jayapura itu.
  "Jadi tahun ini kita terapkan, sekalian kita sosialisasi, sehingga belum maksimal. Namun saat ini kita terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan Kelurahan yang ada di 5 distrik yang ada di kota Jayapura," ujarnya.
