Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Dr. Ribka Haluk
JAYAPURA- Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Dr. Ribka Haluk, mengaku bahwa data Orang Asli Papua (OAP) sangat penting bagi pembangunan masyarakat di Papua.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Dr. Ribka Haluk
“Hanya di masa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal yang mampu meletakkan dasar berupa data OAP, sebagai dasar pembangunan generasi millennium Papua di masa mendatang,” ungkap Dr. Ribka Haluk, Sabtu (24/10) lalu.
Kata Dr. Haluk, data OAP ini menjadi salah satu bentuk tindak lanjut yang dilakukan pihaknya dalam mewujudkan permintaan Gubernur Enembe kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota menyiapkan data OAP di daerahnya masing-masing.
“Kami terus berusaha dan bekerja keras bersama Disdukcapil se-Papua untuk melakukan pendataan kependudukan, khususnya OAP, untuk mencapai target 70 persen pendataan di tahun ini,” tambahnya.
Dr. Haluk menambahkan, pada akhirnya data-data ini akan dikembalikan ke pemerintah tingkat kabupaten/kota untuk dimanfaatkan.
“Data ini bisa membantu, terlebih karena selama ini orang hanya meraba-raba jumlah OAP di Papua. Data ini juga bisa dimanfaatkan dalam kebijakan afirmasi bagi OAP dalam pembangunan yang bersumber dari dana Otsus,” pungkasnya. (gr/ary)
JAYAPURA- Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Dr. Ribka Haluk, mengaku bahwa data Orang Asli Papua (OAP) sangat penting bagi pembangunan masyarakat di Papua.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua, Dr. Ribka Haluk
“Hanya di masa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal yang mampu meletakkan dasar berupa data OAP, sebagai dasar pembangunan generasi millennium Papua di masa mendatang,” ungkap Dr. Ribka Haluk, Sabtu (24/10) lalu.
Kata Dr. Haluk, data OAP ini menjadi salah satu bentuk tindak lanjut yang dilakukan pihaknya dalam mewujudkan permintaan Gubernur Enembe kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota menyiapkan data OAP di daerahnya masing-masing.
“Kami terus berusaha dan bekerja keras bersama Disdukcapil se-Papua untuk melakukan pendataan kependudukan, khususnya OAP, untuk mencapai target 70 persen pendataan di tahun ini,” tambahnya.
Dr. Haluk menambahkan, pada akhirnya data-data ini akan dikembalikan ke pemerintah tingkat kabupaten/kota untuk dimanfaatkan.
“Data ini bisa membantu, terlebih karena selama ini orang hanya meraba-raba jumlah OAP di Papua. Data ini juga bisa dimanfaatkan dalam kebijakan afirmasi bagi OAP dalam pembangunan yang bersumber dari dana Otsus,” pungkasnya. (gr/ary)
