JAYAPURA – Sinkronisasi, konsolidasi dan koordinasi perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan pasca penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tahun 2022 yang melibatkan Provinsi Papua Induk, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal menyampaikan, konsolidasi, koordinasi dan perencanaan kelautan perikanan pasca DOB masih menjadi pertanyaan besar mau kemana mau jadi apa kedepan.
“Ini semua sudah menjadi kebijakan nasional dan ini yang harus kita diskusikan,” kata Iman usai kegiatan Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kelautan dan Perikanan Se-Provinsi Papua, Rabu (23/11).
Menurut Iman, kelautan dan perikanan salah satu sektor unggulan Papua. Yang tadinya secara kolektif bersama kemudian harus dipisahkan dengan adanya kebijakan DOB.
“Ini yang harus kita bisa tahu bagaimana nanti pelaksanaan kedepan, karena beberapa kebijakan yang diambil terutama dalam penganggaran kegiatan tahun 2023 mendatang sudah memisahkan kita dalam hal anggaran,”Terangnya.
Dilain sisi, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua memiliki 19 unit pelaksana daerah dimana penganggarannya melekat pada APBD induk.
“Apabila nanti sudah terpisah penganggaran yang disebut dengan Provinsi Induk, berarti Papua Induk hanya terdiri dari 9 kabupaten/kota. Lantas bagaimana dengan pelabuhan ikan yang ada di Pomako, Nabire dan beberapa daerah lainnya itu menjadi pertanyaan dan ini yang harus kita bicarakan dalam forum koordinasi,”Terangnya.
Menurut Iman, perlunya koordinasi mulai dari sekarang. Sehingga apabila dalam hal berjalan di tahun 2023 mendatang sudah ada antisipasi.
“Ini momentum yang paling penting bagi kami Provinsi Papua, karena subsektor apalagi yang harus dikembangkan selain perikanan dengan panjang pantai dan ini begitu potensial. Perlunya juga saling menguatkan, sehingga apabila terbentuknya DOB baru tidak ada yang tertinggal melainkan bersama sama kita maju,” pungkasnya. (fia/gin)
