Friday, March 29, 2024
26.7 C
Jayapura

Provinsi Papua Harus Bebas dari Korupsi

JAYAPURA-Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua Doren Wakerkwa menegaskan, Provinsi Papua harus bebas dari korupsi menuju ke pemerintahan yang government. Penyampaian dari Doren ini usai dirinya membuka pelatihan calon penyuluhan antikorupsi (Pelapor) Provinsi Papua di Jayapura pada, Senin (18/7) lalu.

  “Papua harus bebas dari korupsi menuju ke pemerintahan yang good government, kalau ada proyek yang tidak berjalan maka pertanyakan hal tersebut ke pemeritah setempat. Harus memberikan  Pendidikan pembelajaran kepada seorang pimpinan,  ajak dia ke arah yang benar, jangan saling menjatuhkan,” kata Doren.

  Dikatakan Doren, pemekaran Provinsi sudah jadi DOB. Dengan demikian, ruang lingkup  korupsi akan menjadi sempit. Sebab, pelayanan pemeritahan akan digenjot di daerah daerah di beberapa wilayah DOB tersebut.

Baca Juga :  Pemprov Siap Dukung Pelaksanaan STC 2023

  “Di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe luar biasa dalam rangka pengendalian anggaran dan dalam rangka evaluasi anggaran. Sehingga itu, harus melaksanakan tugas di  Papua dengan bijak untuk membantu masyarakat Papua,” ucapnya.

  Sebelumnya Doren menyebut tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara yang dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

  “Korupsi menjadi momok yang sangat menakutkan dan membahayakan proses pembangunan, berdampak terhadap menurunya tingkat kebahagian masyarakat di suatu negara,” kata Doren. (fia/tri)

JAYAPURA-Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua Doren Wakerkwa menegaskan, Provinsi Papua harus bebas dari korupsi menuju ke pemerintahan yang government. Penyampaian dari Doren ini usai dirinya membuka pelatihan calon penyuluhan antikorupsi (Pelapor) Provinsi Papua di Jayapura pada, Senin (18/7) lalu.

  “Papua harus bebas dari korupsi menuju ke pemerintahan yang good government, kalau ada proyek yang tidak berjalan maka pertanyakan hal tersebut ke pemeritah setempat. Harus memberikan  Pendidikan pembelajaran kepada seorang pimpinan,  ajak dia ke arah yang benar, jangan saling menjatuhkan,” kata Doren.

  Dikatakan Doren, pemekaran Provinsi sudah jadi DOB. Dengan demikian, ruang lingkup  korupsi akan menjadi sempit. Sebab, pelayanan pemeritahan akan digenjot di daerah daerah di beberapa wilayah DOB tersebut.

Baca Juga :  Bappenda Minta Masyarakat Manfaatkan Pembebasan Denda Pajak

  “Di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe luar biasa dalam rangka pengendalian anggaran dan dalam rangka evaluasi anggaran. Sehingga itu, harus melaksanakan tugas di  Papua dengan bijak untuk membantu masyarakat Papua,” ucapnya.

  Sebelumnya Doren menyebut tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara yang dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan meningkatnya ketimpangan pendapatan.

  “Korupsi menjadi momok yang sangat menakutkan dan membahayakan proses pembangunan, berdampak terhadap menurunya tingkat kebahagian masyarakat di suatu negara,” kata Doren. (fia/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya