JAYAPURA- Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., mengajak seluruh bupati/wali kota di seluruh Papua konsisten dalam melakukan upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebab, pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah merupakan hal yang lebih baik ketimbang penindakan.
Hal inilah yang disampai Wagub Tinal dalam rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang melibatkan pemerintah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota di seluruh Papua, yang berlangsung di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Selasa (21/5) kemarin.
“Sejak awal, Pemerintah Provinsi Papua sangat merespon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi. Ini terlihat dari sejumlah langkah yang telah dilaksanakan, antara lain meluncurkan kebijakan e-government Papua dengan dibangunnya sistem sistem e-planning, e-budgeting, e-samsat, e-perizinan dan e-TPP,” ujar Klemen Tinal, SE., MM., dalam sambutannya, Selasa (21/5) kemarin.
Kata Wagub Tinal, tujuannya selain untuk meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan daerah, juga berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan.
“Bahkan saat ini Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Papua sebagai satu dari tujuh provinsi di Indonesia sebagai pelaksanaan Pilot Project Integrasi Aplikasi e-Planning dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara nasional,” tambahnya.
Dengan telah diterapkan e-Government Papua atas arahan dari KPK saat ini, pemerintah Provinsi Papua telah merasakan manfaat langsung, di mana semua tidak terlepas dari dukungan tim KPK, melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi. (gr/ary)
