JAYAPURA – Terkait aspirasi para honorer yang menuntut hasil kuota 20.000 dari Kemenpan RB, BKD Provinsi mengakui hal ini masih ditindak lanjuti.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Nicolaus Wenda menjelaskan, pihaknya sebagai koordinator, telah mengusulkan kepada Wagub Papua untuk mempersiapkan pembagian kuota 20.000 yang dimaksudkan oleh Kemenpan RB.
“Memang sampai saat ini saya belum ketemu langsung Wagub Papua, karena kesibukan beliau juga cukup padat, maka saya masih berusaha menunggu waktu yang tepat,”ungkap Nicolaus kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (20/3) .
Diakuinya, mengingat tenggang waktu yang diberikan oleh Kemenpan RB sudah lewat, yakni harusnya 15 Maretr 2021, pihaknya sudah menyerahkan daftar honorer Papua sesuai dengan kuota yang diberikan.
“Namun saat ini sudah melewati batas waktu yang diberikan kepada kami, untuk itu kami akan terus berusaha menyelesaikan kuota 20.000 ini dengan bertemu langsung Wagub Papua,” terangnya.
Terkait dengan pembagian kuota 20.000 tersebut kepada 28 kabupaten dan 1 kota, termasuk juga provinsi, sudah pihaknya lakukan, hanya saja masih harus diperiksa dulu oleh Wagub.
“Kami masih menunggu kebijakan dari Wagub Papua, nantinya seperti apa untuk pembagian kuota 20.000,” tambahnya.
Namun pastinya akan dilakukan evaluasi bagi setiap honorer yang ada di 28 kabupaten dan 1 kota termasuk juga Provinsi Papua, karena akan disesuaikan dengan kuota 20.000 yang diberikan oleh Kemenpan RB. (ana/ary)
Nicolaus Wenda ( FOTO: Yohana/Cepos)
Terkait Kuota 20.000
JAYAPURA – Terkait aspirasi para honorer yang menuntut hasil kuota 20.000 dari Kemenpan RB, BKD Provinsi mengakui hal ini masih ditindak lanjuti.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Nicolaus Wenda menjelaskan, pihaknya sebagai koordinator, telah mengusulkan kepada Wagub Papua untuk mempersiapkan pembagian kuota 20.000 yang dimaksudkan oleh Kemenpan RB.
“Memang sampai saat ini saya belum ketemu langsung Wagub Papua, karena kesibukan beliau juga cukup padat, maka saya masih berusaha menunggu waktu yang tepat,”ungkap Nicolaus kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (20/3) .
Diakuinya, mengingat tenggang waktu yang diberikan oleh Kemenpan RB sudah lewat, yakni harusnya 15 Maretr 2021, pihaknya sudah menyerahkan daftar honorer Papua sesuai dengan kuota yang diberikan.
“Namun saat ini sudah melewati batas waktu yang diberikan kepada kami, untuk itu kami akan terus berusaha menyelesaikan kuota 20.000 ini dengan bertemu langsung Wagub Papua,” terangnya.
Terkait dengan pembagian kuota 20.000 tersebut kepada 28 kabupaten dan 1 kota, termasuk juga provinsi, sudah pihaknya lakukan, hanya saja masih harus diperiksa dulu oleh Wagub.
“Kami masih menunggu kebijakan dari Wagub Papua, nantinya seperti apa untuk pembagian kuota 20.000,” tambahnya.
Namun pastinya akan dilakukan evaluasi bagi setiap honorer yang ada di 28 kabupaten dan 1 kota termasuk juga Provinsi Papua, karena akan disesuaikan dengan kuota 20.000 yang diberikan oleh Kemenpan RB. (ana/ary)
