Pelatihan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, di Hotel Horison Jayapura, Kamis (16/5) kemarin.(FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA – Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Pemerintah Provinsi Papua, didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat, sehingga dapat menuju pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Staff Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua Ani Rumbiak saat membuka pelatihan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, di Hotel Horison Jayapura, Kamis (16/5) kemarin.
“Untuk itu dibutuhkan SDM aparatur yang profesional, berkualitas, kompeten, dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Diharapkan melalui pelatihan ini dapat membentuk pejabat pengelola keuangan dan bendahara pengeluaran yang handal dan profesional, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,”ungkap Ani Rumbiak dalam sambutannya, Kamis (16/5).
Menurutnya, penerapan otonomi seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat, menuju pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Oleh sebab itu, para peserta harus bersungguh-sungguh mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran dengan baik, sehingga memiliki kompetensi dalam mendukung terciptanya birokrasi pemerintah Provinsi Papua yang kuat dan bersih menuju tercapainya Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan,” tandasnya.(gr/ary)
Pelatihan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, di Hotel Horison Jayapura, Kamis (16/5) kemarin.(FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA – Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Pemerintah Provinsi Papua, didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat, sehingga dapat menuju pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Staff Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua Ani Rumbiak saat membuka pelatihan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, di Hotel Horison Jayapura, Kamis (16/5) kemarin.
“Untuk itu dibutuhkan SDM aparatur yang profesional, berkualitas, kompeten, dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Diharapkan melalui pelatihan ini dapat membentuk pejabat pengelola keuangan dan bendahara pengeluaran yang handal dan profesional, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,”ungkap Ani Rumbiak dalam sambutannya, Kamis (16/5).
Menurutnya, penerapan otonomi seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat, menuju pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Oleh sebab itu, para peserta harus bersungguh-sungguh mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran dengan baik, sehingga memiliki kompetensi dalam mendukung terciptanya birokrasi pemerintah Provinsi Papua yang kuat dan bersih menuju tercapainya Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan,” tandasnya.(gr/ary)
