FMG Mulai Ambil Data Investasi Hydropower di Mambra

JAYAPURA- Perusahaan Fortescue Metals Group (FMG) asal Australia mulai melakukan pengambilan data, terkait investasi pembangunan hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Frets Boray, bahwa pengambilan data ini direncanakan pada pekan depan atau minggu ketiga Januari ini.

 “Setelah melakukan pengambilan data, perusahaan ini akan membuat desain atau perencanaan berapa luas lahan yang akan digunakan untuk membangun hydropower ini,” ungkap Frets Boray, Rabu (13/1) lalu.

Menurutnya, setelah itu juga akan mendesain bagaimana proses perizinan untuk Amdal-nya, sehingga bisa diterbitkan perizinan lainnya oleh pemerintah baik, di pusat maupun daerah.

“Namun, karena kewenangan ESDM sementara ini sudah diserahkan kepada pemerintah pusat, maka perizinan akan dikeluarkan dari pusat,” tambahnya.

 Dia menjelaskan, meskipun FMG mengajukan perizinan di daerah, namun tetap akan kembali ke mekanisme yakni dikeluarkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

 Sebelumnya, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI bekerja sama dengan Pemprov Papua kini tengah mendorong invetasi hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya. Jika terwujud, investasi oleh FMG asal Australia tersebut memiliki nilai yang bisa mencapai Rp 50 triliun. Sebab, pengembangan hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya akan mencapai 20 gigawatt. (gr/ary)

JAYAPURA- Perusahaan Fortescue Metals Group (FMG) asal Australia mulai melakukan pengambilan data, terkait investasi pembangunan hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Frets Boray, bahwa pengambilan data ini direncanakan pada pekan depan atau minggu ketiga Januari ini.

 “Setelah melakukan pengambilan data, perusahaan ini akan membuat desain atau perencanaan berapa luas lahan yang akan digunakan untuk membangun hydropower ini,” ungkap Frets Boray, Rabu (13/1) lalu.

Menurutnya, setelah itu juga akan mendesain bagaimana proses perizinan untuk Amdal-nya, sehingga bisa diterbitkan perizinan lainnya oleh pemerintah baik, di pusat maupun daerah.

“Namun, karena kewenangan ESDM sementara ini sudah diserahkan kepada pemerintah pusat, maka perizinan akan dikeluarkan dari pusat,” tambahnya.

 Dia menjelaskan, meskipun FMG mengajukan perizinan di daerah, namun tetap akan kembali ke mekanisme yakni dikeluarkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

 Sebelumnya, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI bekerja sama dengan Pemprov Papua kini tengah mendorong invetasi hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya. Jika terwujud, investasi oleh FMG asal Australia tersebut memiliki nilai yang bisa mencapai Rp 50 triliun. Sebab, pengembangan hydropower di Kabupaten Mamberamo Raya akan mencapai 20 gigawatt. (gr/ary)