JAYAPURA –Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Nicolaus Wenda menjelaskan, sampai dengan saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan persoalan honorer di Papua
“Kami sampai dengan saat ini, belum menemukan adanya permasalahan pegawai fiktif di Papua, seperti yang baru-baru ini banyak dibahas oleh pemerintah pusat. Kami masih fokus selesaikan masalah honorer,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (5/6) kematin.
Diakuinya, untuk data pegawai sendiri selalu pihaknya lakukan koordinasi dengan kabupaten/kota yang ada di Papua. Kalaupun ada pegawai yang sudah meninggal, biasanya langsung didata.
“Jadi sampai dengan saat ini, kami belum menemukan adanya permasalahan pegawai fiktif di Papua,” terangnya.
Pihaknya akan selalu melakukan koordinasi dengan kepala-kepala daerah maupun BKD setempat untuk mengetahui keaktifan dari para pegawai yang ada di kabupaten/kota se-Papua.
“Kami harap koordinasi dari kabupaten/kota bisa terus dilakukan dengan kami BKD Provinsi Papua. Baik terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan maupun terkait kehadiran para pegawai,” tambahnya. (ana/ary)
Nicolaus Wenda ( FOTO: Yohana/Cepos)
JAYAPURA –Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Nicolaus Wenda menjelaskan, sampai dengan saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan persoalan honorer di Papua
“Kami sampai dengan saat ini, belum menemukan adanya permasalahan pegawai fiktif di Papua, seperti yang baru-baru ini banyak dibahas oleh pemerintah pusat. Kami masih fokus selesaikan masalah honorer,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (5/6) kematin.
Diakuinya, untuk data pegawai sendiri selalu pihaknya lakukan koordinasi dengan kabupaten/kota yang ada di Papua. Kalaupun ada pegawai yang sudah meninggal, biasanya langsung didata.
“Jadi sampai dengan saat ini, kami belum menemukan adanya permasalahan pegawai fiktif di Papua,” terangnya.
Pihaknya akan selalu melakukan koordinasi dengan kepala-kepala daerah maupun BKD setempat untuk mengetahui keaktifan dari para pegawai yang ada di kabupaten/kota se-Papua.
“Kami harap koordinasi dari kabupaten/kota bisa terus dilakukan dengan kami BKD Provinsi Papua. Baik terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan maupun terkait kehadiran para pegawai,” tambahnya. (ana/ary)
