SENTANI- Kabupaten Jayapura sudah dipastikan akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres aliansi masyarakat adat nusantara ke-6 di Papua.
Karena itu salah satu tokoh masyarakat adat di Sentani Kabupaten Jayapura juga menyampaikan dukungan dari pihaknya terhadap pelaksanaan Kongres aliansi masyarakat adat nusantara ke-6 di Kabupaten Jayapura itu.
“Terkait dengan pelaksanaan kegiatan kongres aliansi masyarakat adat nusantara di Kabupaten Jayapura pada Oktober tahun ini, kami dari Salah satu tokoh adat yang ada di Kabupaten Jayapura memberikan apresiasi dan dukungan karena Kabupaten Jayapura di Papua ini dipercayakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan itu, ” kata Ondo Yanto Eluay, Sabtu (6/8).
Dia mengatakan, Papua identiknya dengan masyarakat adat sehingga dengan adanya pelaksanaan pelaksanaan Kongres ini saudara-saudara dari suku lain yang ada di nusantara Indonesia ini akan hadir di Papua untuk melihat langsung, apakah masyarakat adat Papua ini masih terikat atau masih menjaga nilai-nilai adatnya dan kearifan lokal, budayanya. Sehingga ini yang harus ditunjukan kepada tamu tamu itu.
“Kami mendukung kegiatan ini dan kami berharap agar kegiatan itu diatur secara baik. Semua panitia dan pemerintah daerah yang terlibat,” imbuhnya.
Selain itu pihaknya juga berharap agar pemerintah juga betul-betul melibatkan masyarakat adat di dalam kegiatan ini. Karena ini momentum untuk masyarakat adat. Untuk itu, pihaknya meminta supaya paniti dan pemerintah
Kabupaten Jayapura untuk melibatkan seluruh stakeholder khususnya pemangku kepentingan dari adat untuk menyukseskan Kongres aman itu.
“Kami juga menghimbau kepada masyarakat adat supaya melihat manfaat lain daripada Kongres ini, karena dalam Kongres ini ada beberapa keputusan yang akan dibuat, ada rekomendasi-rekomendasi yang akan dikeluarkan,” ujarnya.
Yanto menambahkan, masyarakat harus mengetahui dan melihat apa saja outpot dari kongres masyarakat adat ini dari pertama sampai yang kelima dan nanti di bulan Oktober akan dilaksanakan kongres Aman yang ke-6 di Papua.
“Karena itu harus diikuti baik supaya mengetahui apa output daripada kegiatan yang sudah dilakukan dari pertama sampai kelima sehingga itu menjadi dasar kita. Sehingga pada saat kongres Aman yang keenam itu di Kabupaten Jayapura nanti kita bisa menelurkan pikiran-pikiran kita, Bagaimana hak-hak masyarakat adatnya tetap diproteksi, kita golkan melalui rekomendasi atau yang diputuskan pada saat kongres itu nanti,” imbuhnya.
Adapun hal yang menjadi sorontanya, terkait dengan penerapan peraturan daerah khusus yang mana kata dia, sejauh ini ini masih banyak hak-hak dasar masyarakat asli Papua yang belum terakomodir dalam perdasus, termasuk juga maklumat makhluk maklumat dari dari MRP yang selama ini tidak terlalu diperhatikan untuk menjadi proteksi. (roy/wen)
