Saturday, March 14, 2026
23.4 C
Jayapura

Pemerintah Pusat Disebut Terlibat Dalam Pelanggaran HAM

Ia meminta kepada aparat kepolisian persoalan kemanusiaan adalah persoalan semua orang tanpa terkecuali. Untuk itu dia berharap kepada TNI-POLRI juga memahami persoalan HAM. Sebutnya peristiwa kekerasan yang terus menerus terjadi di Papua saat ini merupakan korban dari kebijakan pusat yang hanya diam dan membisu. “Peristiwa ini terus, terus dan terus, Jakarta diam dan membisu,” pungkasnya.

Disini pendemo juga membacakan 15 pernyataan sikap dalam memperingati hari HAM yaitu:
1. Hentikan operasi militer ofensif, serangan udara, dan pengeboman kampung. Negara segera tarik pasukan non-organik dari Papua.

2. Buka akses tanpa syarat bagi PBB, jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, dan pemantau independen.

3. Terima misi pencari fakta PBB / Commission of Inguiry untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan serangan terhadap warga sipil.

Baca Juga :  Mereka Aktor, Tak Perlu Ciptakan Opini di Ruang Publik!

4. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang dikriminalisasi.

5. Hentikan ekspansi industri ekstraktif, Freeport, Blok Wabu, sawit dan food estate.

6. Hentikan perampasan lahan tanpa izin untuk pembangunan pos-pos militer dan kembalikan tanah adat kepada pemiliknya.

7. Laksanakan reparasi dan restitusi tanah adat, termasuk pemulihan wilayah yang hancur akibat operasi militer dan ekplorasi perusahaan tambang.

8. Hentikan pembungkaman budaya dan digital, termasuk kriminalisasi simbol identitas dan pemutusan internet.

9. Bangun mekanisme pemantauan internasional jangka panjang, termasuk mandat Pelapor Khusus PBB untuk masyarakat adat.

10. Gratiskan pendidikan di seluruh tanah papua.

11. Negara segera hentikan kekerasan militer di papua.

Baca Juga :  Kodam Cenderawasih Pindahkan Korem 173/PVB dari Papua ke Papua Tengah

12. Tolak Proyek Strategis Nasional ( PSN ) di Merauke dan seluruh tanah Papua.

13. Aparat militer indonesia berhenti kriminalisasi terhadap aktivis HAM.

14. Aparat militer hentikan kriminalisasi terhadap wartawan Papua.

15. Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasi, sebagai langkah final dan sah untuk menyelesaikan akar konflik. Menentukan nasib sendiri.

Ia meminta kepada aparat kepolisian persoalan kemanusiaan adalah persoalan semua orang tanpa terkecuali. Untuk itu dia berharap kepada TNI-POLRI juga memahami persoalan HAM. Sebutnya peristiwa kekerasan yang terus menerus terjadi di Papua saat ini merupakan korban dari kebijakan pusat yang hanya diam dan membisu. “Peristiwa ini terus, terus dan terus, Jakarta diam dan membisu,” pungkasnya.

Disini pendemo juga membacakan 15 pernyataan sikap dalam memperingati hari HAM yaitu:
1. Hentikan operasi militer ofensif, serangan udara, dan pengeboman kampung. Negara segera tarik pasukan non-organik dari Papua.

2. Buka akses tanpa syarat bagi PBB, jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, dan pemantau independen.

3. Terima misi pencari fakta PBB / Commission of Inguiry untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan serangan terhadap warga sipil.

Baca Juga :  Michelle Kurisi Dinilai Terlalu Berani Masuk ke Daerah Rawan

4. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang dikriminalisasi.

5. Hentikan ekspansi industri ekstraktif, Freeport, Blok Wabu, sawit dan food estate.

6. Hentikan perampasan lahan tanpa izin untuk pembangunan pos-pos militer dan kembalikan tanah adat kepada pemiliknya.

7. Laksanakan reparasi dan restitusi tanah adat, termasuk pemulihan wilayah yang hancur akibat operasi militer dan ekplorasi perusahaan tambang.

8. Hentikan pembungkaman budaya dan digital, termasuk kriminalisasi simbol identitas dan pemutusan internet.

9. Bangun mekanisme pemantauan internasional jangka panjang, termasuk mandat Pelapor Khusus PBB untuk masyarakat adat.

10. Gratiskan pendidikan di seluruh tanah papua.

11. Negara segera hentikan kekerasan militer di papua.

Baca Juga :  Pemprov Kembangkan Sumber Energi di Sungai Baliem untuk PLTA Skala Industri

12. Tolak Proyek Strategis Nasional ( PSN ) di Merauke dan seluruh tanah Papua.

13. Aparat militer indonesia berhenti kriminalisasi terhadap aktivis HAM.

14. Aparat militer hentikan kriminalisasi terhadap wartawan Papua.

15. Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasi, sebagai langkah final dan sah untuk menyelesaikan akar konflik. Menentukan nasib sendiri.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya