Menurut Yakobus, seharusnya ketika muncul polemik di masa tenang. Wamendagri ikut menenangkan kondisi yang terjadi hari ini di Papua. “Sehingga kita menghadapi PSU dengan posisi yang santun, bermartabat dan menjaga etika dalam berdemokrasi,” ungkapnya.
Begitu juga dengan penyelenggara Pemilu, ia meminta Bawaslu Papua tidak berdiam diri menunggu laporan. Penyelenggara bisa menggunakan kewenangannya, karena dalam pengawasan Pilkada. Siapa pun pejabat yang ada potensi pelanggaran maka bisa dimintai keterangan dan klarifikasi, seperti yang pernah terjadi pada Pj Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait.
“Harusnya Bawaslu juga bersikap reaktif disini, seperti Pj Wali Kota Jayapura (Christian Sohilait) yang waktu itu dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Dengan begitu, masyarakat percaya bahwa penyelenggara kita bisa bekerja dengan baik,” ujarnya
Dalam situasi seperti ini kata Yakobus, Forkopimda atau pimpinan di pemerintah daerah harusnya sebatas melakukan konsolidasi internal. Tak perlu melakukan safari atau blusukan dimasa tenang yang membuat terjadinya kegaduhan hingga pro kontra di tengah masyarakat.
“Hadirnya Pj Gubernur Papua dalam transisi pemerintahan harusnya mencegah terjadinya konflik sosial dan politik. Harus menghindari terjadinya konflik kepentingan,” katanya. Ia pun berharap Pj Gubernur Agus Fatoni menahan diri, sehingga ke depannya jangan ada lagi penyampaian yang sifatnya dianggap bisa memperkeruh suasana.
“Dia harus memahami kondisi saat ini, apalagi sudah berpengalaman selama empat kali menjadi Pj Gubernur,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menurut Yakobus, seharusnya ketika muncul polemik di masa tenang. Wamendagri ikut menenangkan kondisi yang terjadi hari ini di Papua. “Sehingga kita menghadapi PSU dengan posisi yang santun, bermartabat dan menjaga etika dalam berdemokrasi,” ungkapnya.
Begitu juga dengan penyelenggara Pemilu, ia meminta Bawaslu Papua tidak berdiam diri menunggu laporan. Penyelenggara bisa menggunakan kewenangannya, karena dalam pengawasan Pilkada. Siapa pun pejabat yang ada potensi pelanggaran maka bisa dimintai keterangan dan klarifikasi, seperti yang pernah terjadi pada Pj Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait.
“Harusnya Bawaslu juga bersikap reaktif disini, seperti Pj Wali Kota Jayapura (Christian Sohilait) yang waktu itu dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Dengan begitu, masyarakat percaya bahwa penyelenggara kita bisa bekerja dengan baik,” ujarnya
Dalam situasi seperti ini kata Yakobus, Forkopimda atau pimpinan di pemerintah daerah harusnya sebatas melakukan konsolidasi internal. Tak perlu melakukan safari atau blusukan dimasa tenang yang membuat terjadinya kegaduhan hingga pro kontra di tengah masyarakat.
“Hadirnya Pj Gubernur Papua dalam transisi pemerintahan harusnya mencegah terjadinya konflik sosial dan politik. Harus menghindari terjadinya konflik kepentingan,” katanya. Ia pun berharap Pj Gubernur Agus Fatoni menahan diri, sehingga ke depannya jangan ada lagi penyampaian yang sifatnya dianggap bisa memperkeruh suasana.
“Dia harus memahami kondisi saat ini, apalagi sudah berpengalaman selama empat kali menjadi Pj Gubernur,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
