Saturday, April 20, 2024
26.7 C
Jayapura

Nduga Siaga Satu

Masuk Kenyam, KKB Pimpinan Egianus Kogoya Gencar Serang Pos TNI-Polri

JAYAPURA-Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya nekat masuk Kenyam, ibukota Kabupaten Nduga.

Kelompok ini masih terus melakukan penyerangan ke Pos TNI-Polri yang ada di Nduga pasca penyerangan di Pos Marinir Perikanan Quari Bawah, yang mengakibatkan dua anggota Satgas Mupe Marinir gugur dan delapan orang lainnya luka-luka pada tanggal 26 Maret lalu.

Kapolres Nduga, AKBP. Komang Budhiarta yang dikonfirmasi Cenderawasih Pos menyampaikan, kontak tembak di Nduga masih terjadi sejak tanggal 26 Maret hingga Sabtu (2/4) malam.

“Kontak tembak terus, namun tidak setiap hari. Siang mereka kontak tembak terus istirahat, sore menjelang malam hingga malam hari pun masih kontak tembak. Terakhir mereka kontak tembak 2 April malam,” ungkap Kapolres Komang Budhiarta, Minggu (3/4).

Kapolres Komang Budhiarta juga menyebut bahwa KKB sudah masuk kota Kenyam dan gencar melakukan penyerangan dengan menyasar pos-pos keamanan milik TNI-Polri yang ada di Kabupaten Nduga. “Sabtu malam mereka juga melakukan penyerangan di Pos Marinir di daerah Pasar Baru,” bebernya.

Dikatakan Kapolres, kini Nduga siaga satu dan dirinya sudah melakukan koordinasi ke pos-pos pengamanan yang ada di Nduga.

“Sekarang anggota menjaga Mako masing-masing, karena kelompok ini selalu melakukan penyerangan. Kelompok ini juga sasarannya menyerang pos pengamanan. Jadi kita jaga mako saja,” terang Kapolres.

Baca Juga :  Pilot Susi Air Akan Dibebaskan?

Kapolres Komang Budhiarta mengaku belum mengetahui motif dari kelompok ini melakukan penyerangan. Namun yang pasti mereka (KKB-red) selalu membuat kegaduhan dengan menganggu Kamtibmas.

“Patroli sedang kami tiadakan. Anggota lebih menjaga pos masing-masing, terlebih mereka (KKB-red) sudah masuk kota. Saat ini kami siaga satu,” tutupnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem juga menyampaikan informasi yang sama.

Theo Hesegem yang dikenal sebagai pembela HAM ini mengaku menerima telepon dari anggota DPRD Kabupaten Nduga yang sedang berada di sana sejak tanggal 26 Maret 2022.

Dari informasi yang diperolehnya, kontak tembak yang terjadi antara KKB pimpinan Egianus Kogoya dengan aparat TNI-Polri di kenyam mengakibatkan masyarakat tidak bisa beraktivitas.

“Saya menerima telepon dari anggota DPRD Nduga yang ada di sana sejak tanggal 26 Maret. Dia termasuk yang mengamankan situasi di Kenyam. Sampai hari ini (kemarin, red) situasi di Kabupaten Nduga sangat darurat. TPNPB-OPM telah melakukan penyerangan di beberapa tempat di ibukota kabupaten,” tuturnya kepada Cenderawasih Pos, Minggu (3/4) malam.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Nduga menurut Theo Hesegem sangat memprihatinkan. Pasalnya, masyarakat sipil mengalami kesulitan untuk mencari nafkah.

Baca Juga :  Pererat Hubungan, Pejabat PNG Sambangi Kantor Gubernur Papua

“Mereka belum bisa keluar berkebun dan mencari makan seperti biasa. Biasanya mereka mencari makan di kebun sepanjang kali Kenyam, namun di daerah tersebut  dijadikan sebagai tempat perang dan selama ini terjadi baku tembak antara TPNPB-OPM  dengan TNI-Polri, sehingga asyarakat mengalami kesulitan mencari makan,” tuturya.

Menurut Theo Hesegem, rasa takut dan trauma bukan hanya dialami masyarakat asli Nduga tetapi juga dialami masyarakat non Papua, sehingga mereka tidak keluar rumah.

“Perlu ketahui bahwa penyerangan yang dilakukan TPNPB-OPM yang dipimpin saudara Egianus Kogoya bukan lagi di hutan, tetapi mulai melakukan penyerangan di Kenyam ibukota Kabupaten Nduga,” tambahnya.

Terkait kondisi ini, Theo Gesegem mengimbai kepada TPNPB-OPM dan TNI-Polri agar tidak lagi mengganggu dan menyerang warga sipil Papua dan  warga Non Papua yang berdomisili di Kenyam.

“Informasi ini  saya dapat dari orang yang terpercaya. Oleh karena itu saya sampaikan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan, agar ada solusi untuk mencari jalan keluar melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga atau pemerintah pusat mengizinkan Dewan HAM PBB atau tim independen melakukan pemantauan di tanah Papua,” tutupnya. (fia/oel/nat)

Masuk Kenyam, KKB Pimpinan Egianus Kogoya Gencar Serang Pos TNI-Polri

JAYAPURA-Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya nekat masuk Kenyam, ibukota Kabupaten Nduga.

Kelompok ini masih terus melakukan penyerangan ke Pos TNI-Polri yang ada di Nduga pasca penyerangan di Pos Marinir Perikanan Quari Bawah, yang mengakibatkan dua anggota Satgas Mupe Marinir gugur dan delapan orang lainnya luka-luka pada tanggal 26 Maret lalu.

Kapolres Nduga, AKBP. Komang Budhiarta yang dikonfirmasi Cenderawasih Pos menyampaikan, kontak tembak di Nduga masih terjadi sejak tanggal 26 Maret hingga Sabtu (2/4) malam.

“Kontak tembak terus, namun tidak setiap hari. Siang mereka kontak tembak terus istirahat, sore menjelang malam hingga malam hari pun masih kontak tembak. Terakhir mereka kontak tembak 2 April malam,” ungkap Kapolres Komang Budhiarta, Minggu (3/4).

Kapolres Komang Budhiarta juga menyebut bahwa KKB sudah masuk kota Kenyam dan gencar melakukan penyerangan dengan menyasar pos-pos keamanan milik TNI-Polri yang ada di Kabupaten Nduga. “Sabtu malam mereka juga melakukan penyerangan di Pos Marinir di daerah Pasar Baru,” bebernya.

Dikatakan Kapolres, kini Nduga siaga satu dan dirinya sudah melakukan koordinasi ke pos-pos pengamanan yang ada di Nduga.

“Sekarang anggota menjaga Mako masing-masing, karena kelompok ini selalu melakukan penyerangan. Kelompok ini juga sasarannya menyerang pos pengamanan. Jadi kita jaga mako saja,” terang Kapolres.

Baca Juga :  RTRW Provinsi Papua Dalam Proses Revisi

Kapolres Komang Budhiarta mengaku belum mengetahui motif dari kelompok ini melakukan penyerangan. Namun yang pasti mereka (KKB-red) selalu membuat kegaduhan dengan menganggu Kamtibmas.

“Patroli sedang kami tiadakan. Anggota lebih menjaga pos masing-masing, terlebih mereka (KKB-red) sudah masuk kota. Saat ini kami siaga satu,” tutupnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem juga menyampaikan informasi yang sama.

Theo Hesegem yang dikenal sebagai pembela HAM ini mengaku menerima telepon dari anggota DPRD Kabupaten Nduga yang sedang berada di sana sejak tanggal 26 Maret 2022.

Dari informasi yang diperolehnya, kontak tembak yang terjadi antara KKB pimpinan Egianus Kogoya dengan aparat TNI-Polri di kenyam mengakibatkan masyarakat tidak bisa beraktivitas.

“Saya menerima telepon dari anggota DPRD Nduga yang ada di sana sejak tanggal 26 Maret. Dia termasuk yang mengamankan situasi di Kenyam. Sampai hari ini (kemarin, red) situasi di Kabupaten Nduga sangat darurat. TPNPB-OPM telah melakukan penyerangan di beberapa tempat di ibukota kabupaten,” tuturnya kepada Cenderawasih Pos, Minggu (3/4) malam.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Nduga menurut Theo Hesegem sangat memprihatinkan. Pasalnya, masyarakat sipil mengalami kesulitan untuk mencari nafkah.

Baca Juga :  Pelaku Penyerangan di Beoga dari Kelompok Joni Botak

“Mereka belum bisa keluar berkebun dan mencari makan seperti biasa. Biasanya mereka mencari makan di kebun sepanjang kali Kenyam, namun di daerah tersebut  dijadikan sebagai tempat perang dan selama ini terjadi baku tembak antara TPNPB-OPM  dengan TNI-Polri, sehingga asyarakat mengalami kesulitan mencari makan,” tuturya.

Menurut Theo Hesegem, rasa takut dan trauma bukan hanya dialami masyarakat asli Nduga tetapi juga dialami masyarakat non Papua, sehingga mereka tidak keluar rumah.

“Perlu ketahui bahwa penyerangan yang dilakukan TPNPB-OPM yang dipimpin saudara Egianus Kogoya bukan lagi di hutan, tetapi mulai melakukan penyerangan di Kenyam ibukota Kabupaten Nduga,” tambahnya.

Terkait kondisi ini, Theo Gesegem mengimbai kepada TPNPB-OPM dan TNI-Polri agar tidak lagi mengganggu dan menyerang warga sipil Papua dan  warga Non Papua yang berdomisili di Kenyam.

“Informasi ini  saya dapat dari orang yang terpercaya. Oleh karena itu saya sampaikan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan, agar ada solusi untuk mencari jalan keluar melalui dialog yang difasilitasi oleh pihak ketiga atau pemerintah pusat mengizinkan Dewan HAM PBB atau tim independen melakukan pemantauan di tanah Papua,” tutupnya. (fia/oel/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya